Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Pemda Wacanakan WFH hingga Potong Tunjangan ASN
- Ist
Jakarta, VoxPop – Pemerintah daerah mulai menyiasati pemangkasan anggaran transfer pusat ke daerah tahun depan. Sejumlah skema efisiensi pun rencananya akan dilakukan.
Seperti Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah misalnya yang mengkaji sejumlah langkah efisiensi, termasuk penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Diketahui, transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang dipangkan mencapai Rp393 miliar pada 2026.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman di Cilacap, Jumat, mengatakan Pemkab harus menyesuaikan kembali arah kebijakan keuangannya.
"Dana transfer ke daerah sudah pasti, sudah ada dari pemerintah pusat. Kita berkurang Rp393 miliar. Karena itu, kita sedang membuat surat kepada DPRD terkait perubahan, sebab saat KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) disusun, pagunya masih berdasarkan angka 2025," katanya.
Ilustrasi ASN Imigrasi peringati HUT Hari Ibu
- Ist
Dia mengatakan, penurunan dana pusat otomatis berdampak pada berkurangnya sejumlah program dan kegiatan Pemkab Cilacap. Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah penyesuaian tunjangan ASN berbasis kinerja.
"Otomatis program akan berkurang, kegiatan berkurang, dan lain-lain banyak. Salah satunya kemungkinan kita akan mengurangi tunjangan ASN karena basisnya kinerja, kalau kegiatan berkurang ya tunjangan juga harus disesuaikan," katanya.
Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, dia mengatakan tiga sektor utama berupa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas, sehingga tidak akan mengalami pemotongan anggaran.
“Saya berupaya agar tiga sektor itu tidak berkurang. Kita ubah strategi, mungkin tetap defisit, tapi prioritas utama harus aman,” tegasnya.
Menurut dia, Pemkab Cilacap juga tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan aset pemerintah yang belum produktif untuk menutup kekurangan anggaran.
Terkait dengan hal itu, dia mengaku telah menugaskan Asisten Administrasi Umum beserta tim untuk menawarkan aset-aset pemerintah daerah yang tidak produktif agar bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha.
Selain efisiensi belanja, pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan WFH satu hingga dua hari per minggu bagi ASN guna menekan biaya operasional seperti listrik dan kebutuhan rutin kantor.
"Mungkin dalam satu minggu kita ada sehari atau dua hari WFH untuk mengurangi beban listrik dan belanja rutin, sehingga bisa dialihkan untuk program prioritas," katanya.
