Media Asing Soroti Wacana Redenominasi Rupiah di Era Purbaya, Ingatkan Dua Risiko Utama Ini

Jakarta, VoxPop – Wacana redenominasi rupiah yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan banyak  pihak, termasuk media asing The Business Times. Rencana penyederhanaan nilai rupiah ini disebut-sebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat kredibilitas mata uang nasional, dan menyesuaikan sistem keuangan Indonesia dengan standar global.

Baca Juga

Destry Pastikan BI Tak Kendor Jaga Stabilitas, Ini yang Jadi Prioritas

Dalam laporan The Business Times yang dikutip Selasa, 11 November 2025, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia berencana menghapus tiga nol dari nominal rupiah, misalnya mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Langkah ini mencuat di tengah pelemahan kurs Rupiah melemah sekitar 3 persen dan bertahan di kisaran Rp16.600 per dolar AS sehingga ekonom menilai kebijakan ini bisa menimbulkan gejolak di pasar.

Dalam pemberitaan tersebut, rencana Indonesia untuk menyederhanakan nilai nominal rupiah telah muncul kembali beberapa kali dalam dekade terakhir. Indonesia pertama kali menerapkan kebijakan redenominasi pada tahun 1965 tetapi lenyap karena ketidakstabilan ekonomi saat itu. 

Baca Juga

Rupiah Berbalik Melemah ke Rp18.075 per Dolar AS, Sikap Baru The Fed Bikin Arah Pasar Sulit Ditebak

Media asal Singapura menuliskan kondisi kurs rupiah yang melemah dan arus keluar modal yang terus-menerus dapat menggagalkan upaya untuk memodernisasi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Disebutkan juga bahwa Indonesia menggunakan uang kertas pecahan uang hingga 100.000 Rupiah sebagai tertinggi kedua di Asia setelah uang kertas 500.000 Dong di Vietnam.



Uang rupiah.

Photo :

• vstory

Baca Juga

IHSG Dibuka Menguat Dibayangi Koreksi Seiring Anjloknya Bursa Asia dan Wall Street

Selain faktor kurs, media asing juga menyoroti arus keluar modal asing (capital outflow) yang masih tinggi. Investor asing telah menjual obligasi Indonesia senilai US$4 miliar dalam dua bulan terakhir, di tengah kekhawatiran terhadap independensi bank sentral dan disiplin fiskal.

Sejumlah analis internasional mengingatkan agar langkah ini tidak dilakukan tergesa-gesa. Mereka menilai kondisi nilai tukar rupiah dan stabilitas investor saat ini belum sepenuhnya ideal untuk menjalankan kebijakan besar seperti redenominasi.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyebutkan bahwa redenominasi dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa efisiensi dalam transaksi keuangan dan sistem administrasi. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap tersebut.

“Redenominasi masuk akal dalam jangka panjang, tetapi saat ini pemerintah sebaiknya fokus memperkuat rupiah lebih dulu,” ujar Tauhid.

Halaman Selanjutnya

Analis valuta asing dari Bank of America Securities, Claudio Piron, menilai secara makroekonomi dampak redenominasi relatif kecil selama inflasi tetap stabil. Menurut Piron, tingkat inflasi yang masih sekitar 2 persen dan kebijakan fiskal yang kredibel memicu risiko money illusion atau persepsi harga meningkat akibat perubahan nominal cukup rendah.