Berita Terbaru Redenominasi

Rencana redenominasi rupiah tanpa adanya kerangka strategis yang matang mempunyai risiko untuk gagal.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menyebut, kebijakan memotong nol di mata uang rupiah alias redenominasi, sebagai langkah yang belum penting dan tidak mendesak.

Rencana redenominasi rupiah tengah disiapkan pemerintah. DPR minta transisi bertahap agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan masyarakat siap hadapi perubahan.

Karena redenominasi rupiah butuh persiapan & waktu yang lama, Perry menegaskan bahwa saat ini BI fokus pada upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat di era Menkeu Purbaya. Ini dampak positif dan negatifnya bagi ekonomi Indonesia, dari efisiensi hingga potensi keresahan pasar.

Media asing Singapura soroti wacana redenominasi rupiah di era Menkeu Purbaya. Ekonom mengingatkan dua risiko utama yang bisa menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Said menilai pemerintah harus memastikan aspek pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial secara nasional dalam kondisi stabil jika kebijakan itu direalisasikan.

Said mengingatkan kebijakan tersebut perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya yaitu kestabilan pertumbuhan ekonomi, aspek sosial hingga aspek politiknya.

Rencana redenominasi rupiah kembali ramai dibahas. Simak 5 fakta pentingnya, mulai dari arti, alasan, hingga kapan kebijakan ini akan benar-benar diterapkan.

Purbaya menegaskan, kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini atau tahun depan. Kewenangan terkait redenominasi rupiah merupakan urusan pihak Bank Sentral .

Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

Bank Indonesia memastikan bahwa implementasi redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan beberapa faktor.