Jelang Nataru, Pemerintah Diwanti-wanti Cegah Praktik Spekulan Harga Pangan
- Antara.
Jakarta, VoxPop – Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026 (Nataru). Hal itu penting agar spekulan tidak mengganggu pasokan dan ketenangan masyarakat luas serta memastikan kebutuhan pokok tercukupi.
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan Budi Santoso, untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kenaikan harga jangan sampai dinikmati oleh spekulan saja dengan memanfaatkan situasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.
Sarmuji menjabarkan, sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan berbagai bahan pokok lainnya mulai menunjukkan kecenderungan kenaikan harga saat ini. Hal tersebut dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
“Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan Budi Santoso harus mengontrol kenaikan harga kebutuhan pokok, bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain-lain menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” tegas Sarmuji.
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN, Sarmuji menekankan kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan dan momentum libur panjang tidak boleh dibiarkan sebagai ruang bermain para penimbun dan spekulan pasar.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh mekanisme distribusi, stok, serta pengawasan harga berjalan dengan disiplin.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan distribusi keuntungan tetap berada pada pihak yang seharusnya.
Dia menegaskan jika kenaikan harga masih dinikmati petani lokal, hal itu masih dapat dimaklumi; tetapi jika justru dinikmati para tengkulak, maka pemerintah wajib turun tangan untuk mengendalikannya.
“Kalau yang menikmati kenaikan harga ini adalah petani lokal, masih bisa dimengerti; tapi kalau yang menikmati para tengkulak, harus dikendalikan,” tegasnya.
Sarmuji menambahkan fungsi pengawasan terhadap rantai pasok harus diperketat, termasuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
"Kementerian Perdagangan juga diharapkan segera melakukan operasi pasar dan memastikan pasokan tersedia di seluruh daerah agar gejolak harga dapat dicegah sedini mungkin," tuturnya.
