Ekspansi ke Sektor Tambang, Emiten Techno9 Indonesia Bakal Lakukan Rights Issue
- [Istimewa]
Jakarta, VoxPop – Emiten penyedia layanan teknologi informasi, PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE), mengumumkan bakal melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.
Direktur Utama PT Techno9 Indonesia Tbk, Nuzwan Gufron mengatakan, hal tersebut merupakan realisasi dari dukungan penuh pemegang saham mayoritas, Poh Group asal Singapura, untuk mengintegrasikan aset tambang yang berlokasi di Mongolia ke dalam portofolio NINE.
"Aksi korporasi ini menandai babak baru transformasi bisnis NINE menjadi pemain di sektor pertambangan, baik di Indonesia maupun kawasan regional," kata Gufron dalam keterangannya, Jumat, 9 Januari 2026.
Ilustrasi tambang
- Istimewa
Dia menjelaskan, ekspansi bisnis ini merupakan tindak lanjut strategis sesuai peta jalan Poh Group, sebagai pemegang saham mayoritas perseroan. Opsi pembelian aset tambang di Mongolia milik Poh Golden Ger Resources Pte Ltd (PGGR) akan berdampak positif terhadap pemegang saham perseroan.
“Integrasi aset-aset Mongolia ke dalam Techno9 Indonesia ini berpotensi memiliki dampak positif bagi para pemegang saham NINE, khususnya apabila opsi pembelian aset pertambangan PGGR di Mongolia dilaksanakan," ujar Gufron.
Dia menambahkan, hal ini membuka jalur yang lebih terstruktur untuk monetisasi aset, dan memperkuat keterlibatan Techno9 Indonesia di masa depan dalam proyek-proyek pertambangan.
Gufron menegaskan, PGGR telah menandatangani Framework Agreement untuk kerja sama pertambangan dengan kontraktor Engineering, Procurement and Construction + Finance (EPC+F) berskala besar di Mongolia.
EPC+F tersebut berencana melakukan investasi sebesar lebih dari USD 100 juta untuk mengimplementasikan operasional pertambangan proyek-proyek Poh Group atau NINE dan PGGR, dengan kapasitas produksi tahunan diproyeksikan lebih dari 20 juta ton.
Melalui kemitraan strategis ini, Poh Group dan NINE tidak akan menanggung belanja modal (capex), baik untuk tambang milik sendiri maupun kerja sama operasi dengan Poh Group dan NINE.
“Realisasi rencana investasi ini bergantung pada hasil uji tuntas (due diligence) yang memuaskan serta persetujuan atau pencatatan investasi luar negeri (Overseas Direct Investment/ODI) yang diperlukan dari otoritas Tiongkok. Jumlah investasi aktual akan disesuaikan dengan besaran persetujuan atau pencatatan yang diperoleh,” ujarnya.
