Bos Agrinas Pangan Blak-blakan Undang Produsen Lokal Ikut Tender Sebelum 'Deal' Impor Pikap India

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota
Sumber :
  • Antara

Tak Diberi Harga Khusus 

img_title Tekan Impor, Mentan Amran Gandeng Akademisi Kembangkan Benih Kedelai Unggul

Namun, tambah Joao, yang menjadi isu utama dalam pengadaan ini adalah pihak Agrinas Pangan membeli unit dalam jumlah besar (bulk), dengan harapan mendapatkan harga yang lebih ekonomis (korting/diskon) sehingga bisa efisien sesuai bajet anggaran yang telah ditetapkan. 

"Tetapi sampai akhir ternyata produsen-produsen lokal ini sebagian besar mungkin karena dominasi selama sekian puluh tahun mereka cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka tetap dihitung per unit. Menurut saya tidak fair juga gitu," kata Joao

img_title Terowongan Buat Proyek PLTA di India Meledak, 25 Pekerja Tewas

Baginya, pengadaan unit dalam jumlah besar ini untuk menunjang operasional Kopdes Merah Putih semestinya tidak dibanderol dengan harga satuan per unit. Tadinya, Joao berharap produsen lokal bisa diberikan harga khusus sehingga pihaknya mampu 'deal' dengan mereka. 

"Tapi sampai dengan terakhir kami tidak mendapatkan atau dikasih kesempatan untuk memberikan dengan harga yang khusus sehingga kami terpaksa  melakukan impor dari luar gitu, khususnya India," ungkap Joao

img_title Panggah Ingatkan Aturan Tembakau Berpotensi Dorong Lonjakan Impor

Dalam kesempatan itu, Joao mengklaim Agrinas Pangan mampu melakukan efisiensi hingga Rp 46,5 triliun dari pengadaan sarana-prasarana penunjang Kopdes Merah Putih, berupa pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India. "Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp 46,5 triliun," ungkapnya

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memastikan impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih masih berjalan dan belum ada keputusan penundaan.  

Hal ini merespons penolakan impor mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . Menurutnya, selama ini yang menolak impor mobil adalah pihak individu dan kelompok tertentu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Yang menolak ini siapa? Karena kami ini kan BUMN, pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.

Meski demikian, Joao menegaskan pihaknya selaku BUMN akan taat apapun keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India, serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut