Progres Sekolah Rakyat di Nganjuk Baru 15 Persen, Menteri PU: Jangan Main-Main dengan Program Prioritas Presiden
- Istimewa
Surabaya, VoxPop – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku sangat geram ketika meninjau proses pembangunan Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu lalu, 11 April 2026.
Sebab, ketika dirinya datang ke lokasi, progresnya baru menyentuh 15 persen, padahal proyek tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2026. Dody menyebut pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk sangat jauh tertinggal dengan yang ada di Surabaya dan Sampang.
"Nganjuk sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persenan lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ungkap Dody ketika meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Surabaya, dikutip Senin, 13 April 2026.
Dia mengaku curiga terdapat sejumlah aktivitas tidak sehat yang menghambat proses hingga pengawasan proyek pembangunan gedung SR itu.
Dody mengatakan jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, seolah-olah tidak ingin bertindak tegas terhadap penyedia jasa, terlebih ada kabar pemberian setoran kepada pihak-pihak tertentu.
"Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tetapi 'kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi," ujar Dody.
Dody mengungkapkan kekesalannya muncul karena menilai sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Sekolah Rakyat belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program tersebut, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, Dody mengaku sempat sangat emosional ketika melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan.
Menurutnya, jika situasi tersebut terjadi ketika dirinya masih jauh lebih muda, dia mungkin akan bereaksi lebih keras. Namun, dia menyebut program prioritas presiden, terlebih yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, tidak seharusnya diperlakukan secara sembarangan.
“Jengkel banget saya, janganlah, jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” kata Dody.
Pada kesempatan itu, Dody juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan program pemerintah semestinya bekerja profesional dalam mendukung kebijakan presiden.
