Soal Pengenaan Tarif di Selat Malaka, Purbaya Singgung Soal UNCLOS & Kewajiban RI
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VoxPop – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk mengenakan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka.
Sebagai negara yang menandatangani United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia diakuinya tidak memiliki kewenangan untuk memungut tarif dari kapal yang sekadar melintas.
"Kita adalah penandatangan UNCLOS, jadi saya tahu betul peraturannya. Tidak bisa kita mengenakan tarif untuk kapal yang lewat, kecuali dalam bentuk-bentuk servis," kata Purbaya dalam media briefing di Gedung BPPK, Jakarta Selatan, Jumat, 24 April 2026.
Peta Selat Malaka, pemisah Dumai (Indonesia) dan Malaka (Malaysia)
- maps.google.com
"Jadi misalnya di Banten, selat Banten, kita buat servis macam-macam dulu (sebelum mengenakan tarif)," ujarnya.
Purbaya menjelaskan, prinsip dalam hukum laut internasional mewajibkan Indonesia mengizinkan jalur pelayaran, dan menjamin keamanan bagi kapal-kapal yang melintas di perairan strategis seperti Selat Malaka.
"Bahkan di freedom of navigation itu kita diwajibkan kita mengizinkan dan menjaga keamanan kapal-kapal yang lewat di situ," kata Purbaya.
Dia memastikan, pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan layanan maritim, yang meliputi pemanduan kapal, penggantian awak kapal, hingga penyediaan logistik dan bahan bakar.
Lokasinya bakal dikembangkan di wilayah strategis seperti Selat Sunda dan Selat Lombok, serta titik lain seperti wilayah Banten dan pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi tempat labuh jangkar.
"Jadi bukan apa, kayak uang preman gitu, lewat bayar, lewat bayar, enggak seperti itu. Kalau Iran sama Amerika kan bukan penandatangan UNCLOS," ujarnya.
Purbaya Pastikan Anggaran Sekolah Rakyat dari APBN Berjalan Optimal
Purbaya menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
