PHK Bayangi RI Imbas Geopolitik Global, Angka Pengangguran Tembus 7,4 Juta

Ilustrasi PHK.
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Andrew Tito

Jakarta, VoxPop – Pemerintah mulai mengantisipasi potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kondisi geopolitik global yang memanas, termasuk dampak perang di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian dunia.

img_title Kemenperin Ungkap Penyebab Ancaman PHK 1.500 Pekerja Garmen di Jateng, Bukan karena Serbuan Impor

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan global agar dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia bisa ditekan.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Wamenaker di Jakarta, Minggu.

img_title Angka PHK Meningkat, OJK Pastikan Belum Ada Dampak Sistemik ke Industri Dana Pensiun

Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan kegiatan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Menurut dia, konflik geopolitik yang terjadi saat ini memberi tekanan terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga stabilitas lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.

img_title Terkena PHK? Ini 21 Ide Bisnis yang Bisa Jadi Sumber Penghasilan Baru, Bisa Dimulai dengan Modal Minim

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Pemerintah, kata Afriansyah, terus memantau dampak situasi global terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional agar PHK di berbagai sektor industri tidak semakin meluas.

Ia juga memaparkan tingkat pengangguran di Indonesia saat ini mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3 persen dari total penduduk. "Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Untuk menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja, pemerintah memperkuat sejumlah program ketenagakerjaan, termasuk program magang nasional dan pelatihan vokasi.

Afriansyah mengatakan kuota program Magang Nasional akan ditambah pada 2026. Pemerintah menaikkan jumlah peserta dari sebelumnya 100 ribu menjadi 150 ribu orang.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Menurut dia, program magang tersebut ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri.

Selain magang, pemerintah juga membuka program pelatihan vokasi nasional untuk lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut