Pelibatan Danantara di KSSK Bukan untuk Memutuskan Kebijakan, Ini Tujuan Sebenarnya
- VoxPop/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VoxPop – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu mengaku, pihaknya mendukung pelibatan Danantara dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Hal itu sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, saat menggelar pertemuan dengan seluruh pimpinan perwakilan lembaga yang tergabung di dalam KSSK di Istana Negara pada Senin malam, 27 Juli 2026.
“Tadi malam arahan Bapak Presiden untuk mengikutsertakan Danantara. Saya kira itu sangat bagus,” kata Anggito di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Ketua LPS Anggito Abimanyu
- Antara
Meski demikian, Anggito menjelaskan bahwa keterlibatan Danantara di KSSK bukan untuk mengambil keputusan kebijakan, melainkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga.
Dia memastikan, setiap otoritas di KSSK tetap menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya, sedangkan KSSK akan mengoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, serta penjaminan dan resolusi bank agar bisa berjalan selaras.
“Kalau KSSK itu sifatnya koordinasi, mengoordinasikan supaya kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan itu align. Kita tidak mengambil keputusan kebijakan di KSSK. Kebijakan diserahkan kepada otoritas masing-masing,” ujarnya.
Sejumlah pihak atau lembaga yang tergabung di KSSK terdiri atas Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota.
Meski demikian, Anggito mengatakan bahwa KSSK dapat mengundang unsur lain, yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam pelaksanaan koordinasi. “Danantara itu juga mengelola sektor keuangan,” kata Anggito.
Dia memperkirakan, nantinya hasil koordinasi antarotoritas di internal KSSK itu, akan disampaikan kepada publik di sekitar pekan depan.
“Nanti pekan depan kita akan sampaikan stand policy kita setelah melakukan koordinasi semuanya,” ujarnya. (Ant).
DPR Undang Mendagri-Kepala Daerah Rapat Besok, Bahas Masalah Fiskal
Komisi II DPR RI akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga kepala daerah se-Indonesia dalam rapat dengar pendapat pada Kamis, 30 Juli 2026.
