Curhat Pendiri Qlue: Ganti Gubernur Aplikasi Malah Drop
- VoxPop/Novina Putri Bestari
VoxPop – Aplikasi Qlue ternyata pernah mengalami penurunan jumlah pelaporan yang terbilang tajam. Penurunan itu terjadi pada 2017 saat proses Pilkada Gubernur DKI Jakarta.
"2017 sempat drop. Dengan ganti gubernur, gubernur yang baru tidak tindak lanjut laporan. Padahal yang dibangun sistem," kata Founder dan Chief Executive Officer Qlue, Rama Raditya, di Jakarta, Kamis 28 Maret 2019.
Dia menyatakan, pengguna pada masa itu melihat kemungkinan laporan mereka di aplikasi Qlue tidak ditindaklanjuti. Masyarakat berasumsi Qlue tidak digunakan lagi padahal sistem terus berjalan.
Di awal pergantian pemerintahan DKI Jakarta, Rama mengatakan, mereka membutuhkan penyesuaian kembali.
"Mungkin di awal-awal butuh pembenahan dari government-nya, karena gubernur baru mesti menyesuaikan lagi. Seperti API (Application Programming Interface)-nya mesti diatur lagi dan sebagainya," ujarnya.
Rama menceritakan, dia sudah bertemu dengan pendiri aplikasi Jakarta Aman, yang kini dipakai Pemprov DKI Jakarta. Rama mengatakan, Jakarta Aman merupakan mitra bagi Qlue bukan pesaing.
"Jadikan kalau dulu kita ada Qlue, ada Qlue Safe, Jakarta Aman, itu juga mitra kita. Jadi kita sering dan sudah ngobrol sama founder-nya, malah kita bilang kita ini sudah masuk ke kepolisian bagaimana kalau kalian (Jakarta Aman) bantu juga," kata dia.
Bagi Rama, konsep smart city merupakan satu ekosistem. Makanya tidak bisa hanya mengandalkan satu aplikasi saja untuk mengembangkan dan membangun kota. Smart city perlu dukungan sejumlah platform seperti pelaporan atau keamanan.
Dia mencontohkan, aplikasi ride-hailing Gojek juga merupakan bagian dari aplikasi pendukung ekosistem smart city. Di dalam aplikasi itu terdapat sejumlah layanan seperti transportasi dan pemesanan makanan.
"Tapi yang penting, bagaimana government bisa menggunakan informasi dari aplikasi-aplikasi ini sensor-sensor ini, atau CCTV AI (kecerdasan buatan) yang ada untuk pengembangan dari kotanya," ujar Rama. (dhi)
Pramono Anung Ancam Buka Nama Perusahaan Penimbun Sampah Ilegal usai Kebakaran TPS Liar Tewaskan Petugas Damkar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam mengumumkan nama perusahaan penimbun sampah ilegal di Jakarta usai kebakaran TPS liar yang menewaskan petugas damkar.
