OPM Bunuh 11 Warga Sipil di Papua, Menkopolkam Langsung Kumpulkan TNI, Polri, hingga BIN
- VoxPop.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VoxPop – Kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah membunuh 11 orang warga sipil yang berprofesi sebagai penambang emas di Kali Silet, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada sekitar tanggal 5-8 April 2025 lalu.
Para pemberontak OPM Papua itu pun mengakui bahwa penganiayaan dan pembunuhan para pekerja tambang emas tidak resmi di sepanjang Kali Silet itu dilakukan karena mereka adalah mata-mata atau intel TNI.
Menyikapi situasi di Papua tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan, hari ini mengumpulkan sejumlah aparat keamanan dan stakeholder terkait lainnya untuk memulihkan situasi keamanan di Tanah Papua, khususnya di Yahukimo, Papua Pegunungan.
"Hari ini Kemenko Polkam mengadakan Rakor Jajaran Polkam dengan peserta Kemendagri, TNI, Polri, BIN, Komdigi, PMK, KSP, PCO untuk mengambil langkah-langkah penanganan kekerasan di Papua," kata Menkopolkam Jenderal Budi Gunawan dalam keterangan resminya yang diterima VoxPop Militer, Kamis, 10 April 2025.
Budi Gunawan menegaskan, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua tersebut adalah tindakan teror terhadap masyarakat yang tidak bisa dibenarkan.
"Tragedi ini menunjukkan pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan dan melakukan pembunuhan secara sadis dan sporadis. Aksi teror yang dilakukan membuat masyarakat ketakutan untuk beraktivitas," kata Menkopolkam Budi Gunawan.
Dia menambahkan, sejak insiden pembantaian itu terjadi, pihaknya telah menginstruksikan kepada TNI-Polri untuk mengambil lagkah-langkah cepat dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
"Saat ini, fokus pemerintah adalah melakukan evakuasi para korban dan memulangkannya ke keluarga. Proses evakuasi terhambat kondisi geografis dan cuaca di lokasi," ujarnya.
Lebih jauh dia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan peningkatan pengamanan di daerah-daerah rawan di Papua agar masyarakat dapat segera beraktivitas normal kembali serta meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Papua untuk tidak memberikan ruang terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan di Papua.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku teror serta terus melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat," tutupnya.
Polri Tepis Isu Bakal Ada Demo Besar-besaran Imbas Mal Dipasang Pagar, Pastikan Situasi Jakarta Kondusif
Polri meminta masyarakat tak mencemaskan isu-isu liar soal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan demo yang akan terjadi pada bulan Agustus 2026.
