Upah Fantastis Dewan Pengarah Ideologi Pancasila
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Cacat ketiga,terkait masalah anggaran dan reformasi birokrasi. Menurutnya, Jokowi sering bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Namun, lembaga yang dibentuknya menjadikan pemerintah semakin gemuk dan habiskan anggaran.
Dan yang keempat, terkait dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan Jokowi untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya disetop. Sebab, hal ini menurutnya bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada.
Hitungan Kementerian
Menanggapi polemik gaji Dewan Pengarah BPIP, Presiden Joko Widodo justru mengatakan bahwa sebenarnya angka tersebut sudah dihitung dan dipertimbangkan dari sejumlah kementerian terkait yaitu Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, angka yang muncul dalam Perpres tersebut sudah sesuai mekanisme yang ada, seperti mengenai analisa jabatan yang ada di Kemenpan RB dan mengenai jumlah serta nilai gaji yang sudah dikalkulasi di Kementerian Keuangan.
Untuk itu, Jokowi meminta agar penjelasan lebih detail soal gaji tersebut bisa diperjelas oleh Kementerian Keuangan. Terlebih, menurutnya komponen yang sudah disampaikan tersebut termasuk gaji, tunjangan hingga asuransi.
"Ada gaji, tunjangan, asuransi, ada di situ semua. Saya kira kalkulasi dan perhitungan tolong ditanyakan ke Kemenkeu. Dan mengenai analisa jabatan dan lain-lain tanyakan ke Kemenpan," kata Jokowi di Uhamka, Jakarta, Selasa 29 Mei 2018.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pada dasarnya gaji pokok pimpinan lembaga atau badan negara secara rata-rata sama yakni di kisaran Rp5 juta per bulannya, termasuk juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.
Hanya saja, lanjut Ani panggilan akrab Sri Mulyani, angka besar yang muncul dari gaji yang didapat Megawati per bulannya adalah besarnya berbagai tunjangan jabatan yang diemban.
Ia mengungkapkan, besaran tunjangan untuk kepala badan atau lembaga negara, di eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebenarnya bisa melebihi apa yang diterima Dewan Pengarah BPIP. Paling kecil sebesar Rp13 juta dan terbesar bisa puluhan juta.
Hal tersebut, kata Ani, mengingat kerja setiap lembaga berbeda-beda sehingga tunjangannya pun berbeda. Untuk tunjangan anggota DPR, misalnya, tidak sama dengan Megawati cs. Sebab, kerja dewan jauh lebih besar dan membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
