Diplomasi Terbuka Dukung Palestina Merdeka
- OIC-ES2016/Widodo S. Jusuf/pras/16.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, ide pembentukan Konsulat Kehormatan itu sudah diwacanakan sejak 10 tahun lalu. “Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana,” dia menambahkan.
Masalah Pelik
Meski ditanggapi positif dan memberi harapan, keberadaan Konhor RI di Ramallah tak dianggap serta merta memuluskan kemerdekaan Palestina. Menurut pengamat internasional Dinna Wisnu, tantangan yang akan terjadi sangat banyak, karena masalahnya cukup pelik dan ruwet.
“Efektif tidaknya untuk mendapatkan kemerdekaan Palestina bergantung pada soliditas fraksi-fraksi di Palestina, strategi menghadapi Israel dan perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan dunia,” katanya saat dihubungi VoxPop.co.id, Senin, 14 Maret 2016.
Sukamta juga menyampaikan pandangan yang nyaris mirip dengan Dina. Menurut wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Konsulat Kehormatan bukan hubungan diplomatik, karena hanya mengurusi soal perekonomian, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan.
“Tapi, setidaknya, dengan adanya Konsulat Kehormatan ini bisa menjadikan Indonesia selangkah lebih maju dalam memberikan sokongan kepada kemerdekaan Palestina baik moral maupun material,” ujar Sukamta.
Dinna mengatakan, membuka Konhor adalah satu langkah praktis sebelum melanjutkan pada langka strategis lainnya. “Dengan membuka Konhor, ke depannya akan secara praktis mempermudah akses orang-orang Indonesia untuk masuk ke wilayah Palestina tanpa harus izin dari Israel. Sekarang, kecuali masuk lewat Yordan atau Mesir, sulit ada akses ke Palestina, apalagi wilayah Gaza,” katanya.
Dinna menilai, langkah Indonesia sebagai hal yang berani, karena membuka Konhor di wilayah yang rawan perang demi memperjuangkan kemerdekaan. “Ini jauh lebih baik dari sekadar menyampaikan deklarasi atau menyelenggarakan KTT,” ujarnya.
Menurut Dinna, pendekatan Indonesia ini menarik, karena dengan kehadiran fisik sebagai negara berdaulat di Palestina, Indonesia akan meng-endorse pada dunia tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat.
“Jika Bu Menlu atau Diplomat Indonesia sampai kesulitan masuk Palestina, padahal sudah ada konsul di sana, artinya Israel melanggar kedaulatan Indonesia juga yang memilih hadir bagi Palestina,” katanya.
Ilmuwan politik dari Universitas Paramadina ini juga mengakui, bisa saja Israel melakukan tekanan dan intimidasi.
