Merancang Aturan Anti Kriminalisasi Demi Dorong Ekonomi
- ANTARA/M Agung Rajasa
Hal ini menurut Sofyan, digenjot untuk mencapai tujuan Presiden Joko Widodo yang berambisi mendorong perekonomian Indonesia mencapai tujuh persen pada 2019.
Perlukan Aturan Anti Kriminalisasi?
Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual saat berbincang dengan VoxPop.co.id mengungkapkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sejatinya sudah diatur peraturan yang menjawab kekhawatiran tersebut.
Namun, memang implementasinya tidak bisa disamakan setiap daerah, maupun kementerian dan lembaga. Sebab itu, perlu dibuat aturan turunan guna mempertegas fleksibilitas itu.
"Bahwa kalau ada penyelesaian penyimpangan khusus untuk proyek infrastruktur akan didalami melalui proses administrasi terlebih dahulu, sebelum melakukan proses hukum," kata David, Rabu 20 April 2016.
David menjelaskan, peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini harus kuat untuk memperbaiki sistem yang selama ini menjadi kendala. Sebab, dalam proses percepatan tersebut, terkadang ada beberapa prosedur yang terlewat oleh pejabat pemegang komitmen proyek tersebut.
"Bagaimana sistem bisa transparan. Jangan sampai ada aturan yang dilewatkan, karena ada beberapa aturan yang memang vital dan harus tetap ada," kata dia.
Namun, jika para pejabat dalam pelaksanaan percepatan itu memang melakukan tindakan yang justru merugikan negara, maka pemerintah pusat pun diminta tidak segan-segan memberikan sanksi tegas.
"Kalau tujuannya memperkaya diri atau korupsi, harus benar-benar dilihat. Makanya sistem harus diawasi seketat mungkin. Dilihat betul apa tujuan dari percepatan itu," ungkap dia.
Dia menilai, aturan anti kriminalisasi merupakan solusi guna mengakomodir keluhan dari para pejabat negara yang selama ini dituding melakukan pelanggaran hukum.
Implikasinya jugaharus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, jika pejabat mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunaan, maka tersedianya infrastruktur bisa meningkatkan laju perekonomian dalam negeri.
Janji Naik Gaji
Presiden Joko Widodo menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan para pelaksana negara seperti gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan Pegawai Negara Sipil, jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencetak angka tujuh persen pada 2019 mendatang.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dalam pertemuan tahunan tersebut menegaskan hal itu. Lantas, kesejahteraan dalam bentuk apa yang akan dilakukan Presiden, jika pertumbuhan ekonomi nasional mencapai tujuh persen?
