Siapa Layak Hadapi Teroris, TNI atau Polri?
- VoxPopnews/Ikhwan Yanuar
VoxPop.co.id – Dengan wajah tegang, SBY memegangi sejumlah lembar foto bergambar wajah dirinya di Istana Negara. Terlihat dari beberapa foto itu menampilkan bekas tembakan peluru.
"Ini sasarannya (sambil menunjukkan fotonya). Dan ini foto saya dengan tembakan di wilayah muka," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat, 17 Juli 2009, tak lama setelah dua bom bunuh diri meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, kota Jakarta Selatan.
Ya, foto-foto itu memang sengaja ditampilkan SBY, ia ingin mempertegas bahwa ada ancaman besar terhadap dirinya. Ledakan di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton yang menewaskan sembilan orang dan melukai puluhan orang saat itu, menjadi bukti lain bagi SBY. (Baca: SBY: Saya Jadi Target Latihan Tembak Teroris)
Singkatnya, SBY mengisyaratkan bahwa dirinya lebih meyakini TNI untuk ikut terlibat dalam penanganan terorisme. Bobolnya serangan teroris di tengah Jakarta yang terjadi hanya berselang sembilan hari usai Pilpres 2009.
FOTO: Presiden SBY menunjukkan foto dirinya yang digunakan sebagai sasaran tembak kelompok teror pada 17 Juli 2009
Ledakan itu menjadi kabar buruk bagi pasangan SBY bersama Boediono meski kala itu telah berhasil memenangi satu putaran pemilu, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.
"Pencegahan harus benar-benar efektif. Polri, BIN, TNI harus benar-benar bersinergi (melawan terorisme)" kata SBY.
Terhitung sejak itulah, usulan dan suara agar TNI ikut terlibat dalam penanganan teroris terus meluas dan mencari ruang. Dasar pemikiran bahwa teroris adalah juga musuh negara, sehingga tak cukup Densus 88 Antiteror akhirnya terus menjadi pembahasan.
Gengsi atau Bukan
Delapan tahun berjalan, dengung-dengung soal pelibatan TNI dalam penindakan terhadap terorisme sepertinya makin mengkristal.
Ini bermula dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang telah memberi sinyal kuat agar TNI bisa diberi ruang, mumpung revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih terus dalam penggodokan.
"Berikan kewenangan TNI untuk masuk dalam rancangan UU ini (terorisme)" kata Jokowi di Istana Bogor Jawa Barat, Senin, 29 Mei 2017.
