VoxPop: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Rencana Kemenkes menerapkan penyeragaman kemasan pada produk tembakau dan rokok elektronik menuai penolakan karena dianggap mengabaikan aspek keberlangsungan ekonomi.

Peraturan yang mewajibkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektrik (vape) ini, menuai gelombang kritik dari para pelaku usaha dan pemerhati industri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta usulan pelarangan total vape dikaji matang secara ilmiah, ekonomi, dan sosial sebelum diputuskan pemerintah.

Satuan Reserse Narkoba Polres Lamandau, Kalimantan Tengah, berhasil membongkar dugaan peredaran narkotika dengan modus baru, yakni cairan untuk rokok elektrik atau vape..

Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai perlu ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan vape atau rokok elektrik.

Menko PM sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti penggunaan rokok elektrik atau vape yang disalahgunakan jadi wadah baru peredaran narkotika.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, memperingatkan agar kebijakan pelarangan total rokok elektrik (vape) tidak dilakukan secara terburu-buru.

Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengusulkan agar peredaran vape dilarang di Indonesia karena kerap disalahgunakan sebagai alat konsumsi narkotika.

Asosiasi Pekerja Vape Indonesia mengimbaubahwa pembentukan regulasi industri mengenai vape-rokok elektrik perlu didasarkan pada kajian ilmiah serta analisis ekonomi.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyatakan rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan.

Industri rokok elektrik menghadapi tekanan regulasi. Efek domino kebijakan berpotensi membuat serapan tenaga kerja meningkat atau justru menurun di tahun-tahun mendatang.

Belgia berencana menerapkan larangan menyeluruh terhadap seluruh varian rasa vape kecuali tembakau. Apa alasannya?