Beranda
img_title

Yosep Stanley Adi Prasetyo

20 Juni 1959
s/d
Sekarang
img_title img_title
Jurnalis dan aktivis tak bisa dipisahkan dari sosok Yosep Stanley Adi Prasetyo. Perlawanannya terhadap penguasa Orde Baru lewat tulisannya ia terancam dipenjarakan. Namun, semangatnya untuk memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berserikat memantapkan dirinya di dunia ini. Era Reformasi bergulir mengantarkan dirinya memimpin Komnas HAM dan Dewn Pers.

Peran Yosep Stanley Adi Prasetyo kali ini berbeda. Kalau sebelumnya, ia bergerilya menuntut kebebesan pers, kini ia harus menjaga dan merawat kebebasan pers dalam koridor kode etik demi peradaban bangsa ini.

"Pers harus merawat kewarasan bangsa ini," pesan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo  saat akan membuka National Assessment Council Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, Jakarta, Rabu (11/10/2016).

Yosep Stanley Adi Prasetyo atau lebih dikenal Stanley lahir di Kota Malang, 20 Juni 1959. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya. Usai menamatkankan sekolah menengah di SMAK St. Albertus, Malang, Stanley dalam usia 21 melanjutkan kuliah di Teknik Elektronik Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Lulus dari Satya Wacana, pada 1988, ia teruskan mengabdi di almamaternya. Ia sudah menjadi dosen sejak empat tahun saat ia masih kuliah di sini. Setahun dari kelulusannya, ia tertarik dunia jurnalistik. Pada tahun 1990, ia menjadi wartawan Majalah Jakarta-Jakarta.

Di tengah kesibukannya menjadi jurnalis, pada tahun 1994, ia bersama teman-teman jurnalis dan aktivis lainnya mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai perlawanan atas rezim Orde Baru yang hanya mewajibkan seluruh wartawan bergabung dengan organisasi PWI.

Sejak itu, Stanley hidup antara jurnalis dan aktivis. Ia dan teman-teman lainnya menjadi incaran rezim Orde Baru untuk dipenjarakan.
Bahkan ia menjadi salah satu target penangkapan pemerintah saat bukunya beredar Memoar Oei Tjoe Tat, Bayang-Bayang PKI, dan Saya Musuh Politik Soeharto. Yang pasti ia juga menjadi salah satu dari 13 wartawan yang dipecat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Meski dikekang dan dibatasi aktivitasnya, ia tetap berjuang untuk kebebesan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebesan berorganisasi. Stanley tetap berjuang dan berkarier di dunia media dan aktivis.

Ia pun mulai membangun pelatihan jurnalistik di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta, School for Broadcast Media (SBM) hingga menjadi
Direktur PT MELIN yang membawahi KBR 68H dan Radio Namlapan.

Pada tahun 2000, Stanley mulai konsentrasi tak hanya soal pers, tapi juga soal HAM. Namanya, mulai diterima oleh pihak pemerintah. Ia menjadi narasumber berbagai seminar tentang keebasan dan HAM. Bahkan pada tahun 2005, ia menjadi Tim Pokja Reformasi POLRI yang dibentuk POLRI-Kemitraan dan ikut menyusun academic paper Konsep Pertahanan Republik Indonesia.

Kariernya terus berlanjut, saat ia terpilih menjadi komisioner KOmnas HAM periode 2007-2012. Pada peride berikutnya, ia kembali mencalonkan tapi gagal. Tak menjadi angota Komnas kedua kalinya bukan segalanya. Ia  diusulkan oleh masyarakat untuk menjadi anggota Dewan Pers. Ia pun terpilih periode 2013-2016.

Pada periode berikutnya, Stanley lolos uji kelayakan yang digelar DPR RI, dan kembali berjuang di Dewan Pers untuk periode 2016-2019. Dalam rapat pleno yang dihadiri sembilan anggota, Stanley menjadi Ketua Dewan Pers menggantikan Prof. Bagir Manan.

PENDIDIKAN

SMAK St. Albertus, Malang
S1, Fakultas Teknik Jurusan Elektro Uni versitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah (1980-1988)

KARIER

Pengajar di Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana (1984-1989)
Wartawan Majalah Jakarta-Jakarta (1990-1994)
Pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 1994
Koordinator Program Bidang Media Alternatif di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta (1995-1999)

Dosen Fikom Universitas Tarumanagara, Jakarta
Anggota Tim Adhoc Kerusuhan 13-14 Mei 1998 (2003)
Dosen Universitas Kristen Satya Wacana
Anggota Tim Adhoc Kerusuhan 13-14 Mei 1998 (2003)
Anggota Pokja Reformasi Polri (2003)
Anggota Majelis Etik AJI (2003-2005)
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta (2007-)
Anggota Kehormatan Seumur Hidup Aliansi Jurnalis Timor Leste (AJTL)
Direktur School for Broadcast Media (SBM)
Direktur PT MELIN yang membawahi KBR 68H dan Radio Namlapan
Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
Wakil Ketua dan Komnas HAM 2007-2012
Anggota Dewan Pers 2013-2016
Ketua Dewan Pers 2016-2019


Berita Terkait
Dewan Pers Sesalkan Ucapan Hotman Paris yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan: Sebaiknya Ditanggapi Lebih Beradab

Dewan Pers Sesalkan Ucapan Hotman Paris yang Bernada Merendahkan Profesi Wartawan: Sebaiknya Ditanggapi Lebih Beradab

Nasional

20 Juli 2026
Era Siber Menuntut Wartawan Lebih Kompeten, Etika, Verifikasi, dan Multimedia Jadi Kunci

Era Siber Menuntut Wartawan Lebih Kompeten, Etika, Verifikasi, dan Multimedia Jadi Kunci

Nasional

8 Juli 2026
Menkum: Karya Jurnalistik Disebar untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti

Menkum: Karya Jurnalistik Disebar untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti

Nasional

26 Juni 2026
Revisi P2SK Disahkan, OJK Pastikan Pungutan Sektor Jasa Keuangan Tetap Berjalan

Revisi P2SK Disahkan, OJK Pastikan Pungutan Sektor Jasa Keuangan Tetap Berjalan

Bisnis

5 Juni 2026
Dewan Pers Minta RI Tempuh Jalur Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditangkap Israel

Dewan Pers Minta RI Tempuh Jalur Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditangkap Israel

Nasional

19 Mei 2026
Pemerintah Diminta Segera Bebaskan Jurnalis Indonesia di Gaza, Dewan Pers Kecam Tindakan Militer Israel

Pemerintah Diminta Segera Bebaskan Jurnalis Indonesia di Gaza, Dewan Pers Kecam Tindakan Militer Israel

Nasional

19 Mei 2026
Disrupsi Digital Bagian dari Rantai Peradaban

Disrupsi Digital Bagian dari Rantai Peradaban

Digilife

12 Februari 2026
Dewan Pers Ungkap Biang Kerok PHK Industri Media, Desak Pemerintah Intervensi Regulasi yang Adil

Dewan Pers Ungkap Biang Kerok PHK Industri Media, Desak Pemerintah Intervensi Regulasi yang Adil

Nasional

8 Februari 2026
Masa Depan Media Dibahas di HPN 2026, Google News Initiative Jadi Agenda Utama

Masa Depan Media Dibahas di HPN 2026, Google News Initiative Jadi Agenda Utama

Nasional

8 Februari 2026
LKBN ANTARA Gelar Pra-UKW, Dorong Profesionalisme Jurnalis

LKBN ANTARA Gelar Pra-UKW, Dorong Profesionalisme Jurnalis

Nasional

30 Januari 2026
MK: Sengketa Jurnalistik Tak Bisa Langsung Dipidana, Harus Lewat Dewan Pers

MK: Sengketa Jurnalistik Tak Bisa Langsung Dipidana, Harus Lewat Dewan Pers

Nasional

19 Januari 2026
Tayangan Xpose Tuai Kecaman, HMI Sebut Trans7 Langgar Nilai Keagamaan

Tayangan Xpose Tuai Kecaman, HMI Sebut Trans7 Langgar Nilai Keagamaan

Nasional

14 Oktober 2025
DPR Minta Dewan Pers Panggil Trans7 Buntut Tayangan Viral Pesantren Lirboyo

DPR Minta Dewan Pers Panggil Trans7 Buntut Tayangan Viral Pesantren Lirboyo

Nasional

14 Oktober 2025
Dewan Pers Dorong Penguatan Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Dewan Pers Dorong Penguatan Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Nasional

10 Oktober 2025
Dewan Pers Minta Istana Kembalikan ID Pers Jurnalis CNN Indonesia

Dewan Pers Minta Istana Kembalikan ID Pers Jurnalis CNN Indonesia

Nasional

28 September 2025
Kementan Gugat Media Tempo Rp200 Miliar Terkait Pemberitaan Beras, Tegaskan Bukan untuk Bungkam Pers

Kementan Gugat Media Tempo Rp200 Miliar Terkait Pemberitaan Beras, Tegaskan Bukan untuk Bungkam Pers

Nasional

17 September 2025
Aksi Kekerasan Hantui Jurnalis di Daerah

Aksi Kekerasan Hantui Jurnalis di Daerah

Nasional

6 Agustus 2025
Banyak Iklan Bergeser ke Medsos Akibatkan Gelombang PHK di Media Jurnalis

Banyak Iklan Bergeser ke Medsos Akibatkan Gelombang PHK di Media Jurnalis

Video

7 Juli 2025
Pengangguran Akibatkan Banyaknya Wartawan Bodrex

Pengangguran Akibatkan Banyaknya Wartawan Bodrex

Video

7 Juli 2025
Dewan Pers: Polri Harus Melebur dengan Masyarakat dan Bangun Kepercayaan Publik

Dewan Pers: Polri Harus Melebur dengan Masyarakat dan Bangun Kepercayaan Publik

Nasional

25 Mei 2025
Share :