Berita Terbaru Ambang batas parlemen

Parliamentary Threshold menjadi salah satu isu yang didorong untuk dibahas dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Said Iqbal dorong penghapusan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 0%. Langkah itu bertujuan untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang dalam Pemilu.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal yaitu pada kisaran 5,5 hingga 6 persen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan membuka dialog dengan sejumlah partai, termasuk partai non-parlemen terkait ambang batas parlemen.

Yusril mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu legislatif untuk bisa duduk di parlemen serta bisa bentuk fraksi

Ketua DPP NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya usul agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen atau 7 persen.

Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang kembali mencuat di tengah pembahasan sistem pemilu nasional mendapat sorotan tajam.

Partai Nasdem usul ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen. Terkait hal itu, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron pun angkat bicara.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai politik (parpol).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang kembali ramai dibicarakan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen masih dibutuhkan.

Ibas menekankan pentingnya kajian ketatanegaraan untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin keberlanjutan negara yang stabil, adil, dan sejahtera.