Berita Terbaru Anom widiyantoro

KPK berkoordinasi dengan Polri soal keterlibatan staf administrasi KPK yang terseret kasus pemerasan bersama dengan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

KPK memastikan ada sanksi etik hingga pidana untuk staf administrasinya yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan bersama Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Seorang polisi yang bertugas di KPK beserta ayahnya melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dengan dalih mengetahui perkara yang ditangani KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, Setya Budi Dias Oktavianto diduga memanfaatkan posisinya sebagai staf administrasi di KPK

KPK pada 28 Juli 2026 melakukan operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan selama 2026. Salah satu yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai Rp 2,7 miliar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Di lingkungan Polri, Setya Budi Dias Oktavianto berstatus sebagai anggota Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) dari Korps Brimob dengan pangkat terakhir Inspektur Poli

KPK mengungkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga memeras bawahannya untuk mengurus perkara di KPK. Uang Rp1,2 miliar disebut mengalir ke staf KPK.

KPK menetapkan seorang anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi di KPK menjadi tersangka dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

KPK mengungkap kasus dugaan korupsi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terdiri atas dua klaster, yakni dugaan pemerasan dan dugaan keterlibatan oknum KPK.

KPK secara resmi menahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro usai melakukan OTT. Penyidik menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar terkait dugaan korupsi proyek.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan penerimaan yang melibatkan Anom Widiyantoro tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan proyek pemerintah daerah,