Berita Terbaru Helikopter aw 101

Tanah tersebut berasal dari kasus korupsi dalam pengadaan helikopter angkut AW-101.

KPK saat ini masih terus berupaya mengusut kasus dugaan korupsi, yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi.

Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis menyoroti kasus pengadaan helikopter AW 101 hang menurutnya Ada proses hukum yang dipaksakan sejak kasus ini dimulai tahun 2017.

Penasihat terdakwa hukum John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh mengkriitk soal penyitaan uang negara oleh KPK.

Pengacara terdakwa kasus Helikopter AS-101 menilai KPK terkesan serampangan dalam membuat pernyataan kontraproduktif.

KPK) dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dituduh sengaja bekerja sama mengusut dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101

Menurut pengacara terdakwa Irfan Kurnia, perkara yang menjerat kliennya adalah perdata bukan pidana.

Jaksa KPK kembali memanggil mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter

Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna melalui kuasa hukumnya menyebut KPK arogan telah menuduh KSAU terima dana komando Rp17 miliar terkait korupsi helikopter AW-101

Presiden Jokowi meminta pengadaan helikopter AW-10 TNI AU dibatalkan karena kondisi ekonomi negara kurang baik. Panglima Jenderal Gatot juga minta agar proyek dibatalkan.

Jaksa KPK mengungkap adanya Dana Komando (DK/Dako) kepada KSAU periode 2015-2017 Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna senilai Rp17,7 miliar dari pengadaan helikopter AW-101

KPK mendakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 Miliar terkait pembelian Helikopter AW-101