Berita Terbaru Industri hasil tembakau

Rencana pembatasan kadar nikotin dan tar dalam PP 28/2024 menuai polemik. DPR menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam ekosistem industri hasil tembakau nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai kebijakan perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keberlangsungan tenaga kerja industri hasil tembakau (IHT).

Penetapan batas nikotin dan tar menuai sorotan industri. Kebijakan baru dinilai berpotensi mengganggu rantai ekonomi rakyat, dari serapan tembakau hingga kesejahteraan pe

Wamenaker mengungkapkan, agar regulasi Industri hasil termbakau yang dibuat tidak merugikan jutaan petani dan pekerja tembakau.

Langkah ini selain akan menambah penerimaan negara, tentunya juga akan menjaga lapangan kerja yang sudah tercipta sebelumnya.

Kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia dinilai kian tertekan oleh penerapan regulasi yang semakin ketat.

Faisol Riza menegaskan, pihaknya bakal menyiapkan aturan baru guna mengatasi masalah peredaran rokok ilegal yang makin marak.

DPR minta pemerintah hentikan kenaikan cukai rokok selama tiga tahun demi lindungi jutaan buruh, jaga daya beli masyarakat, dan tekan peredaran rokok ilegal.

Buruh industri rokok resah tiap ada kenaikan cukai. Mereka takut PHK massal. Kadin Jawa Timur usul moratorium 3 tahun demi selamatkan tenaga kerja.

Industri hasil tembakau terancam PHK massal akibat beban cukai dan rokok ilegal. DPR dan serikat pekerja desak pemerintah segera ambil langkah nyata.

Produksi rokok turun 10% sejak Maret 2025. Cukai tinggi dan kampanye asing dinilai jadi biang kerok, pekerja IHT di ujung tanduk PHK massal.

Industri periklanan dan kreatif melalui konstituen DPI, menolak adanya pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di RPP Kesehatan.