Berita Terbaru Iuran

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, hari ini Jumat, 5 Juni 2026.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, sampai hari ini Presiden Prabowo Subianto bahkan tidak memiliki komitmen apapun untuk membayar iuran BOP tersebut.

Menkes Budi mengatakan bahwa SKB tersebut dirancang agar rumah sakit tidak ragu memberikan layanan dan BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang kuat untuk pembayaran.

Menkes Budi mengatakan Kementerian Kesehatan telah membayar iuran BPJS untuk 96 juta masyarakat. Sedangkan, Pemerintah Daerah (Pemda) menanggung 48,9 juta peserta BPJS.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen untuk menyumbang sebesar USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace

Kemenlu menekankan, partisipasi Indonesia di Board of Peace (BoP) adalah untuk membantu warga Gaza di Palestina tanpa harus berkutat di isu iuran keanggotaan BoP tersebut

Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah bergulir sejak tahun lalu. Pasalnya dibutuhkan penyesuaian iuran agar BPJS Kesehatan tidak merugi terus menerus.

Menkes menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan kondisinya akan defisit Rp 20-30 triliun. Defisit tersebut ditangani oleh pemerintah melalui anggaran sebesar Rp 20 triliun.

Pemerintah sebelumnya memutuskan menanggung sementara biaya pelayanan kesehatan bagi peserta sakit berat yang status bantuan iurannya BPJS kesehatan bermasalah.

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, angkat bicara terkait polemik tunggakan iuran yang mencapai puluhan triliun rupiah di tengah lonjakan peserta tak aktif.

Mensesneg menjelaskan, kebijakan dapat segera diimplementasikan melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan iuran USD 1 miliar terkait keanggotaan Board of Peace (BoP) tidak wajib. Indonesia juga belum membayar iuran tersebut.