Berita Terbaru Kemenkum

Fahri menguraikan bahwa Perpu Nomor 50 Tahun 1960 merupakan landasan konstitusional sebagai payung hukum pembubaran sekolah HCL yang didirikan pada masa Hindia Belanda.

Dirjen AHU, Kementerian Hukum, Widodo mengatakan permintaan warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) terbilang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir

Widodo menjelaskan Inggris tak menganut sistem ius soli atau kewarganegaraan otomatis berdasarkan tempat lahir sehingga status kewarganegaraan tidak langsung diberikan.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengungkap sederet capaian satu tahun Kementerian Hukum (Kemenkum). Dia mengaku cukup puas dengan capaian kinerja satu tahun

Raja Juli sebut inisial J yang jabat Ketua Dewan Pembina PSI merupakan sosok istimewa. Sosok itu akan diungkap Kaesang di hari baik

Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui SK Kemenkum Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 resmi mengesahkan kepengurusan salah satu ormas pendiri Golkar.

Yuliot mengaku pihaknya telah menemui Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, guna membahas sinergi terkait perbaikan tata kelola sektor energi dan pertambangan tersebut.

Salinan Keppres tersebut telah diterima oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Masalah ormas yang bertindak premanisme, menjadi salah satu yang kini diperhatikan pemerintah. Apalagi aksi premanisme ini mengganggu iklim investasi di daerah-daerah.

Hak cipta atas patung Biawak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, diberikan kepada Bupati Wonosobo sebagai pemegang hak cipta dan Rejo Arianto sebagai pencipta.

SK Kemenkum bernomor AHU 0000589.AH.01.08 2015 sebagai persetujuan seluruh keputusan Musyawarah Nasional atau Munas ke-7 IKA PMII.

Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah mengeluarkan surat keterangan (SK) untuk Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2025-2030.