Berita Terbaru Komisi yudisial

Selama Januari hingga Juni 2026, KY melaksanakan sidang pleno terhadap 207 laporan, kemudian diputuskan bahwa 73 laporan terbukti dengan 121 hakim diberikan usul disanksi

KY selama semester I 2026 telah memberikan rekomendasi ke MA untuk menjatuhkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Abhan mengatakan seluruh hakim yang terbukti melanggar telah diusulkan untuk dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dari total tersebut, sembilan haki

Komisi Yudisial (KY) menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim pengadilan tingkat pertama yang memutus kasus Andrie Yunus dan Nadiem Makarim.

Komisi Yudisial memastikan akan menindaklanjuti laporan kubu Nadiem Makarim terhadap empat hakim Tipikor serta mengawasi proses banding perkara yang berjalan.

Kuasa hukum Nadiem Makarim segera melaporkan empat hakim Tipikor ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan kasus korupsi Chromebook.

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan tambahan anggaran Rp272,4 miliar untuk tahun anggaran 2027 di luar pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp148,5 miliar.

Keempat hakim yang dilaporkan ke KY dan Bawas MA itu, yakni ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji, Khusnul Khatimah, Adek Nurhadi, dan Sigit Herman Binaji (hakim anggota).

KY merekomendasikan kepada tiga hakim kasus Tom Lembong, yakni DAF, PSA, dan AS dijatuhi sanksi ringan, yakni hakim nonpalu selama enam bulan.

KY merekomendasikan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, dijatuhi sanksi ringan yakni hakim non-palu selama enam bulan.

Abdul Chair Ramadhan resmi menjabat Ketua Komisi Yudisial periode 2025–2028 dan menegaskan komitmen KY menjaga kehormatan, keluhuran, serta martabat hakim.

Pengangkatan para anggota Komisi Yudisial tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/P Tahun 2025.