Berita Terbaru Ky

Selama Januari hingga Juni 2026, KY melaksanakan sidang pleno terhadap 207 laporan, kemudian diputuskan bahwa 73 laporan terbukti dengan 121 hakim diberikan usul disanksi

KY selama semester I 2026 telah memberikan rekomendasi ke MA untuk menjatuhkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Abhan mengatakan seluruh hakim yang terbukti melanggar telah diusulkan untuk dijatuhi sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dari total tersebut, sembilan haki

Komisi Yudisial (KY) menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim pengadilan tingkat pertama yang memutus kasus Andrie Yunus dan Nadiem Makarim.

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan tambahan anggaran Rp272,4 miliar untuk tahun anggaran 2027 di luar pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp148,5 miliar.

Guna mendorong adanya integritas pengadilan dalam proses persidangan putusan gugatan perdata senilai Rp119 triliun, PT CMNP secara resmi menyurati KY.

KY menilai peningkatan kesejahteraan tersebut seharusnya diiringi dengan komitmen moral yang kuat dari para hakim untuk menjaga integritas dan independensi dalam bertugas

KY merekomendasikan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, dijatuhi sanksi ringan yakni hakim non-palu selama enam bulan.

KY menjelaskan selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara.

Abdul Chair Ramadhan resmi menjabat Ketua Komisi Yudisial periode 2025–2028 dan menegaskan komitmen KY menjaga kehormatan, keluhuran, serta martabat hakim.

Pengangkatan para anggota Komisi Yudisial tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/P Tahun 2025.

KY memastikan akan memproses laporan Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang menyidangkan kasus korupsinya, usai ia bebas berkat abolisi