Berita Terbaru Ormas keagamaan

Bahlil menyatakan ormas keagamaan tetap mendapat prioritas mengelola tambang, namun penunjukannya wajib melalui mekanisme yang transparan sesuai putusan MK.

Pemerintah membuka peluang bagi ormas keagamaan, koperasi, serta pengusaha kecil dan menengah (UKM) mengelola tambang mineral, seperti nikel, timah

Endang Tirtana resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tidak akan menunjuk salah satu ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Menurut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan salah satu alasan memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan karena untuk pemerataan ekonom

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Salah satunya, Jokowi mengaku banyak dik

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar merespons Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, pemerintah ingin membalas budi terhada

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk PT khusus mengelola tambang dari pemerintah.

Mayoritas elemen organisasi kemasyarakatan Hindu di Bali berharap Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), sebaiknya tidak mengambil bisnis di wilayah izin usaha tambang a

Pemerintah diminta membatalkan rencana bagi-bagi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas)  keagamaan.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa pihaknya belum ada keputusan akan menolak atau menerima pemberian izin pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat.

Konsesi Tambang untuk Ormas Agama Potensi Langgar Konstitusi