Berita Terbaru Pasal karet

Penjelasan perubahan itu disampaikannya secara khusus untuk Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik dan kerap disebut 'pasal karet' oleh masyarakat luas

Anies Baswedan soal UU ITE : Pasal Karet Harus Direvisi!

Beberapa ahli TI menuding adanya pasal karet di Permenkominfo No.5/2020 yang diamandemen dengan No.10/2021.

SKB Pedoman UU ITE ditandatangani beberapa menteri termasuk Menkominfo. SKB pedoman ini untuk pasal karet.

Sebelumnya revisi UU ITE ini diminta oleh Presiden Joko Widodo. Karena ada masalah sehingga masyarakat saling melaporkan.

Ada dua pasal yang dianggap karet sehingga kenapa harus revisi UU ITE. Sudah banyak yang dihukum lantaran pasal multitafsir itu.

Presiden Jokowi sebenarnya meminta Kapolri membuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal UU ITE yang multitafsir.

TB Hasanuddin menyebutkan bahwa UU ITE yang berlaku saat ini adalah sebuah produk UU hasil revisi sebelumnya.

Presiden Joko Widodo telah memprakarsai untuk merevisi UU ITE, sebagaimana dia sampaikan dalam rapat pimpinan TNI dan Polri.

Said Didu menyebut keluarganya di desa tidak mengizinkannya kembali ke Jakarta karena takut ditangkap polisi.