Berita Terbaru Restitusi

Tiga terdakwa prajurit TNIkasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kacab bank berinisial MIP (37), melalui penasihat hukum menolak membayar restitusi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah kabar soal adanya pembatasan atau kuota pencairan restitusi pajak, pada setiap kantor pelayanan pajak (KPP) di Tanah Air

Purbaya akan melantik 2 orang pejabat baru untuk menggantikan pejabat yang terindikasi terlibat dalam masalah pencairan restitusi pajak, pada Rabu, 6 Mei 2026 besok.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menerbitkan PMK No. 28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, efektif berlaku per 1 Mei 2026.

Usai menginvestigasi lima orang pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi pajak, Purbaya memastikan bahwa dirinya bakal memberhentikan dua orang di antaranya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah merampungkan aturan baru mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Oditur Militer III-14 Kupang menuntut 22 terdakwa pengananiayaan Prada Lucky membayar restitusi Rp1,65 miliar ke keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka.

Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto melaporkan, per Oktober 2025 telah terjadi perlambatan penerimaan pajak yang dicatat oleh pihaknya .

Pelaksanaan restitusi terkadang sulit dilaksanakan karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam hukum acara.

Hakim menolak seluruh permintaan biaya ganti rugi (restitusi) Rp 287 juta yang diajukan keluarga jurnalis Juwita (23), korban pembunuhan oknum personel TNI AL.

Terdakwa Kelasi Satu Jumran menyatakan tidak sanggup karena tidak memiliki uang dengan alasan tidak memiliki kekayaan lain.

Menurut LPSK, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban, sebab penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.