Berita Terbaru Revisi pp

Regulasi tersebut dinilai perlu direvisi karena memiliki berbagai cacat hukum yang berpotensi mengancam kelangsungan industri pelaku usaha, hingga membatasi hak konsumen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Istana Negara, terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Revisi itu disebut memiliki dorongan pelarangan total iklan rokok yang merugikan para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di industri periklanan, penerbitan, penyiaran,

Larangan iklan rokok pada poin revisi PP tembakau tersebut dinilai akan mengancam keberlangsungan usaha periklanan terutama di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menegaskan, rencana revisi ini akan mengancam kesejahteraan pekerja.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai revisi beleid ini secara langsung menekan mata pencaharian sehingga akan berimbas terhadap berkurangnya pendapatan.

Para pekerja sepakat, penolakan ini sangat urgen demi menjaga keberlangsungan mata pencaharian utama mereka dan industri tembakau

Revisi PP 109/2012 dinilai akan mematikan pabrik rokok, terutama yang masih berskala kecil. Pengusaha rokok minta rencana revisi itu dibatalkan.

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan kembali ditolak.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai belum matang