Berita Terbaru Revisi uu pemilu

Wamendagri, Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep dan menyamakan cara pandang terhadap isu-isu strategis dalam Revisi UU Pemilu

Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode

PKS menganggap, revisi UU Pemilu adalah untuk perbaikan demokrasi dan sistem politik. Juga terlalu berat kalau serentak di 2024.

Selanjutnya, Komisi II akan menyampaikan laporan kepada pimpinan DPR terkait nasib revisi UU Pemilu.

Bagi Azis, revisi UU Pemilu merupakan hal relevan dan penting dilakukan untuk perkuat sistem demokrasi.

Golkar dan NasDem berpandangan bahwa pemerintah sendiri menyatakan belum waktunya revisi UU Pemilu dilakukan saat ini.

Salah satu poin yang disarankan untuk dikeluarkan Perppu adalah mengenai KPPS, yang pada pemilu sebelumnya banyak jadi korban.

Ketum PKB menilai revisi UU Pemilu tidak tepat dilakukan saat ini, karena harus mencakup masalah mendasar dan tak bisa buru-buru.

Berdasarkan UU Pemilu sekarang, Pilkada DKI Jakarta dan daerah lainnya yang digelar 2022-2023, diundur ke 2024.

PAN juga menganggap, saat ini masih pandemi COVID-19 sehingga mestinya fokus ke situ. Kondisi ekonomi juga terpuruk.

Revisi UU Pemilu yang diajukan saat ini, ingin mengembalikan Pilkada Serentak 2022 dan 2023 digelar pada tahun tersebut.