Berita Terbaru Ruu haji dan umrah

DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Komisi VIII DPR RI telah rampung membahas Revisi Undang-undang Haji dan Umrah. Dalam pembahasannya, turut diatur alokasi kuota yaitu 8 persen untuk jemaah khusus.

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyetujui agar RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke rapat paripurna pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Setelah DIM diserahkan dan panja tingkat I dibentuk, pemerintah bersama DPR segera membahas RUU Haji dan Umrah.