Berita Terbaru Ruu perampasan aset

Ketum KBPP Polri periode 2026-2031, AH. Bimo Suryono menilai komunikasi antarlembaga negara dan kepastian agenda legislasi jadi faktor penting jaga stabilitas nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengizinkan seluruh komisi untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) pada masa reses DPR. Adapun pembahasan itu dikebut Komisi III

Akademisi menilai RUU Perampasan Aset harus segera disahkan karena mampu menutup celah hukum yang membuat aset hasil kejahatan sulit dirampas negara.

Komisi III DPR RI menyatakan pihaknya masih menerima berbagai aspirasi dari berbagai pihak seperti akademisi dan masyarakat sipil, terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan RUU Perampasan Aset masih menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan ditargetkan selesai tahun ini

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati dan Saan Mustopa menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset sedang berproses dan akan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menepis tudingan bahwa Komisi III DPR menolak untuk membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Perampasan Aset.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di tengah maraknya kasus korupsi.

Komisi III DPR menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU Perampasan Aset dan menegaskan aturan harus disusun cermat agar tidak menjadi alat politik.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pembahasan RUU Perampasan Aset yang tengah digodok. Ia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar tidak membuka celah penyala

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni mengingatkan RUU Perampasan Aset agar tidak menjadi ajang penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dan hengky pengky.