Berita Terbaru Uu ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2023 terkait Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh.

Aksi unjuk rasa menolak Tapera itu akan dilakukan di depan Istana Negara pada Kamis, 6 Juni 2024.

PKS membidik revisi UU Ciptaker sebagai prioritasnya jika Anies menangi Pilpres 2024. UU Ciptaker punya banyak dampak negatif terhadap pekerja.

Tom Lembong, mengatakan bahwa dia berjanji akan merevisi undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tapi hal itu dilakukan jika pasangan Anies-Cak Imin menang di Pilpres 2024.

Co-captain Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengatakan, gagasannya tentang UU Ciptaker berbeda ketika disahkan.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mengatakan bahwa dirinya tidak akan mensahkan sebuah aturan undang-undang, secara diam-diam. Itu, bila menang pilpres.

MK menolak seluruh gugatan uji formil tentang Perppu tentang Cipta Kerja yang diajukan sejumlah serikat pekerja.

Nikita Mirzani mengomentari aksi Jefri Nichol yang baru-baru ini ikut demo bersama mahasiswa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menolak UU Ciptaker.

Jefri Nichol mengaku ingin ikut serta dengan masyarakat khususnya mahasiswa yang meluapkan perasaan tidak setuju dengan penetapan UU Ciptaker yang disahkan DPR.

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung prihatin atas aksi unjuk rasa (Unras) penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) di DPRD Lampung yang berakhir ricuh,

Rapat Paripurna telah menghasilkan keputusan, salah satunya adalah keputusan untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.