Berita Terbaru Uu pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu mendesak pemerintah dan DPR RI segera membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron buka suara soal gugatan UU Pemilu agar MK melarang keluarga sedarah dari presiden atau wakil presiden mencalonkan diri jadi capres

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan revisi terhadap Undang-undang Pemilu tak mengatur soal koalisi permanen partai politik (parpol).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Indonesia tengah dalam masa pelik karena transaksi politik mendominasi di dalam proses pemilihan.

PDIP Ogah Terburu-buru Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu: Supaya Tidak Gaduh

Wamendagri, Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep dan menyamakan cara pandang terhadap isu-isu strategis dalam Revisi UU Pemilu

Seseorang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) diduga melanggar Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu lantaran tidak mengundurkan diri

Para mahasiwa selaku pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan pasal yang berlaku saat ini.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Kemendagri melalui BSKDN, melakukan focus group discussion dengan pakar.

Menkum menilai pemerintah tak bisa melakukan upaya hukum lainnya karena putusan MK bersifat final. Namun, Kementerian Hukum RI sudah meminta kepada Dirjen PP mengkajinya.

Empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni Enika Maya Oktavia, Faisal Nasirul Haq, Rizki Maulana Sya

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menghapus presidential threshold 20 persen membuat partai bisa ajukan capres.