Berita Terbaru Wamenkum

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan atau memperpanjang batas usia pensiun untuk jabatan Kapolri.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan bahwa penanganan pelanggaran lalu lintas harus mengedepankan pendekatan yang tidak semata-mata dengan pidana.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan asal-usul pasal pidana mengenai demonstrasi diadakan dalam KUHP baru.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan isu penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan merupakan hoaks.

Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan Pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden tidak dimaksudkan untuk menekan kebebasan berekspresi.

Wamenkum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan ada sembilan upaya paksa dalam KUHAP baru yang tiga di antaranya bisa dilakukan tanpa izin pengadilan.

Pemerintah menepis anggapan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membatasi kebebasan berdemonstrasi.

Pemerintah memastikan kesiapan APH, menyongsong pemberlakuan KUHP dan KUHAP, yang baru. Salah satunya soal penerbitan sejumlah peraturan pelaksana ke Polri dan Kejaksaan.

Eddy menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) membeberkan 10 norma penguatan terkait Revisi Undang-undang (RUU) KUHAP.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan, filosofi hukum acara pidana itu bukan untuk memproses orang yang melakukan kejahatan.