Berita Terbaru Ylbhi

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur meminta Polri segera mengungkap secara tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS.

Hibah gedung YLBHI merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam membangun kemitraan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat

Sejumlah lembaga dan aktivis HAM menilai predikat Indonesia sebagai negara aman versi survei Gallup Global Safety Report 2025 perlu dibaca secara kritis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Indonesia berada di ambang krisis hukum pidana usai pengesahan RUU KUHAP oleh DPR-Pemerintah, pada 18 November 2025

Polri sebagai penyidik utama tercantum dalam Pasal 6 ayat 2, draf RUU KUHAP.

Habiburokhman menjelaskan alasan pihaknya mengebut pembahasan RUU KUHAP selama masa reses.

Koalisi sipil mendesak agar proses pembahasan RKUHAP setiap tahapannya dibuka secara transparan kepada publik.

Eks Ketua YLBHI Alfons Kurnia Palma memandang pemanggilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bersama stafnya Kusnadi oleh KPK, tak berkaitan dengan konteks hukum.

Gedung LBH Jakarta yang berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat kebakaran pada Minggu malam, 7 April sekitar pukul 22.10 WIB.

Penganiayaan kepada relawan pendukung paslon dinilai dapat mencerminkan ketidaknetralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat.

Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mengatakan pernyataan Agus Rahardjo soal dugaan intervensi kasus e-KTP di KPK oleh Presiden tak bisa dianggap sepele.

Mahfud MD menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki unsur koruptif. Undang-undang tersebut untuk melayani kepentingan investasi demi pertumbuhan ekonomi.