Daendels Bayar Upah Pekerja Jalan Anyer-Panarukan, Sejarah Kerja Rodi Bohong?

Herman Willem Daendels.
Sumber :
  • VoxPop.co.id/ Dody Handoko

Jakarta, VoxPop – Sejarah pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1100 km yang digagas Gubernur Hindia Belanda, Herman Willem Daendels kembali ramai jadi perdebatan.

img_title Anyer Bangkit, Hotel Legendaris Ini 'Comeback' dengan Konsep Baru

Dalam sejarah yang masyhur di Indonesia, Daendels dikenal sebagai tokoh yang kejam lantaran menerapkan sistem kerja rodi atau kerja paksa tanpa memberi bayaran kepada pekerja.

Namun saat ini, sistem kerja rodi yang diterapkan pada masa Daendels disebut tidak pernah terjadi. Dalam kata lain, Daendels membayar upah para pekerja.

img_title Anyer Penuh Saat Weekend, Deretan Tempat Ini Bisa Jadi Alternatifnya

Lantas, benarkah Daendels membayar gaji para pekerja?

img_title 7 Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Anyer

Merespons hal tersebut, Sejarawan, Asvi Warman Adam menekankan bahwa benar Daendels membayar gaji para pekerja. Dia mengungkap, sejarah pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan ini sudah diteliti oleh sejarawan Djoko Marihandono.

Dia mengatakan, Daendels diutus ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang saat itu sedang menduduki Belanda. Sehingga apa yang dilakukan Daendels di Jawa tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip.

“Itu lah yang diteliti Djoko Marihandono,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan uang yang dibayar Daendels diduga dikorupsi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Namun, berapa jumlah uang yang dikorupsi tidak diketahui pastinya.

“Pekerja itu dibayar. Berapa persen yang dikorupsi, saya tidak tahu,” imbuhnya.

“Yang ingin saya garis bawahi di sini ialah citra buruk yang ditulis dalam sejarah Indonesia itu tidak benar,” sambungnya.

Sementara itu, Sejarawan dari Nanyang Technological University, Christopher Reinhart menyebut Daendels memang memiliki anggaran untuk pembangunan proyek tersebut.

Dia menyampaikan, arsip mengenai dana proyek bisa dilacak. Namun, terkait aliran dana dari Daendels ke bawah tidak ditemukan arsip atau dokumennya.

Menurutnya, proyek pembangunan jalan itu dikelola langsung oleh pemerintah kolonial. Jadi, tidak ada Bupati yang bertanggung jawab, apalagi korupsi dana proyek tersebut.

Dia menyambungkan persoalan ini dengan sosok Daendels yang dikenal sangat anti terhadap korupsi.

“Bisa dibayangkan, kalau seandainya ada bupati atau bawahannya korupsi di proyek yang dia pimpin langsung, orang itu bisa dipenggal," sebut Reinhart.

Dia melanjutkan, saat mengerjakan proyek jalan dari Anyer ke Cirebon, Daendels masih memiliki dana. Namun, untuk meneruskan proyek jalan dari Cirebon ke Panarukan, Daendels justru meminta biaya dari para bupati.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut