War Room Deregulasi dan Reformasi Birokrasi

Dan semua negara maju melakukannya, seperti Korea Selatan pada era industrialisasi, Singapura di bawah Lee Kuan Yeuw dan Cina pada era Deng Xiao Ping. Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi.

Baca Juga

Perluas Dampak Ekonomi, Pelindo Group Perkuat Jejaring Kemitraan Industri

Dalam hal kinerja ekspor Indonesia sudah kalah jauh dengan negaa pendatang baru, Vietnam.  Perdagangan internasional atau ekspor dan impor Vietnam brtumbuh sangat cepat dengan nilai 1000 milyar US dollar atau dua kali dari pergdagangan internasional Indonesia.  Karena itu, ekonomi Vietnam bisa tumbuh sampai 8 persen pada tahun 2025 yang lalu.  Selama kinerja ekspor dan investasi asing tersendat, maka jangan diharapkan kita lepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen.  

Ada masalah yang lebih luas dalam hal visi, mind set dan orientasi ekonomi Indonesia yang mundur ke belakang. Visi dan orientasi ekonomi Indonesia pada tahun 1980-an berorientasi ke luar (outward looking), sekarang secara ideologis kita menjadi lebih sosialis dengan peran negara yang semakin besar dengan orientasi ke dalam (inward looking).  Jika visi dan orientasi ekonomi seperti ini terus dijalankan oleh pemerintah, maka jangan harap ekonomi akan tumbuh tinggi. Tidak hanya pemerintah, sektor swasta dan BUMN juga mundur ke belakang menjadi inward lokoing.  

Baca Juga

Prabowo: Pakar Ramalkan 25 Tahun Lagi Ekonomi Indonesia Peringkat 4 di Dunia

Mind set yang berubah ini menyebabkan ekonomi sektor luar negeri tidak berkembang tertinggal dan kalah jauh dari pendatang baru, Vietnam.  Perubahan ini menyebabkan sektor luar negeri Industri akan bergerak lamban dan bertumbuh rendah atau maksimal hanya tumbuh moderat seperti terlihat sekarang.

Investasi asing lemah dan bahkan hanya menerima investasi yang tidak berkualitas, seperti restoran, jasa konsultas, kegiatan ekonomi ekstraktif dan sejenisnya.  Investasi tidak berkualitas tersebut nilai tambahnya rendah, tidak menciptakan transfer teknologi, kualitas pekerjaan rendah dan mempunyai dampak lingkungan yang berat. Dimensi dari struktur ekonomi Indonesia lemah seperti ini menyebabkan nilai tukar juga rapuh, rentan terhadap pelarian modal. 

Baca Juga

BTN Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemprov Dorong Malut Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional

Gagasan Presiden  Prabowo ini  secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan. Indonesia sudah terlalu “overregulated”, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat. Dalam hal ini, semangat deregulasi ala PAKTO 88 di masa lalu relevan untuk menghidupkan kembali dinamika ekonomi. Tetapi tidak mudah karena kondisi saat ini lebih sulit dibanding era 1980-an karena struktur ekonomi lebih kompleks, birokrasi lebih gemuk, kepentingan rente lebih besar dan dunia global sudah berubah. Karena itu, kunci keberhasilannya bukan sekadar “memangkas izin”, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros.

Halaman Selanjutnya

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi seperti ini mutlak harus dilakukan dengan menjadikannya sebagai tonggak transformasi ekonomi Indonesia. Contoh dan “best practice” ada di hadapan mata, yakni praktek kebijakan deregulasi dan debirokratisasi 1980-an atau tidak perlu malu meniru Vietnam.