KKN UM 2021 Desa Toyomarto Rutin Melayani Masyarakat
- vstory
VoxPop – Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Malang yang ditempatkan di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang selain melakukan kegiatan dalam bidang pengabdian masyarakat, kesehatan, juga melaksanakan kegiatan pengabdian di Balai Desa.
Kegiatan ini dinamakan Piket desa. Kegiatan piket desa dilaksanakan selama 3 minggu, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai tanggal 16 Juli 2021. Piket desa rutin dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat sesuai dengan waktu operasional Balai Desa.
Pada hari Senin sampai Kamis kegiatan dilaksanakan pukul 08.00 – 12.00 WIB, sedangkan pada hari Jumat dilaksanakan pukul 08.00 – 11.00 WIB. Setiap hari ada 2 (dua) orang mahasiswa/i yang bergantian melaksanakan piket desa dan didampingi oleh 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan.
Tugas utama piket desa di Balai Desa adalah pelayanan masyarakat Desa Toyomarto dalam bidang administrasi. Ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan, yaitu pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga (KK), pembuatan surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan surat pengantar keterangan usaha (SKU), pembuatan surat kematian, dan yang lainnya.
Tentunya sebelum pembuatan surat tersebut masyarakat yang membutuhkan harus membawa berkas yang dibutuhkan. Setiap berkas yang dibutuhkan menyesuaikan dengan surat pengantar yang diajukan.
Pelayanan piket desa dilaksanakan secara cermat dalam pembuatan berkas administrasi, teliti dalam pengecekan berkas, serta tepat dalam pemberian berkas administrasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memiliki surat yang diinginkan secara tepat dan cepat.
“Biasanya dalam waktu tertentu ada banyak warga yang membutuhkan pelayanan administrasi secara bersamaan. Adanya piket desa ini bisa membantu petugas Balai Desa yang ada sehingga warga yang membutuhkan berkas administrasi bisa cepat dilayani.” Ungkap Salsabila Esya Kusdianti, salah satu mahasiswi KKN UM di Desa Toyomarto.
Apalagi dalam pelaksanaan piket desa, warga yang membutuhkan pelayanan administrasi tidak dipungut biaya sama sekali. Hal ini disampaikan oleh Berliantty Warim Putri saat melaksanakan piket desa belum lama ini.
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
