Nakba dan Skat Kemanusian Palestina
- vstory
VoxPop – Konflik Israel Palestiana merupakan konflik terpanjang dalam sejarah peradaban dunia. Para pakar menilai, konflik itu bukanlah perang militer, melainkan operasi pendudukan dan pembantaian rakyat Palestina. Omer Bartov seorang Profesor Studi Holocaust dan Genosida di Universitas Brown mengatakan, bahwa konflik yang terjadi di Gaza merupakan genosida. Lebih dari 40.000 rakyat Palestina yang didominasi oleh warga sipil, perempuan, dan anak-anak tak berdosa dibantai oleh militer Israel.
Tak hanya itu, seluruh properti dihancurkan, rumah-rumah, tempat ibadah, sekolah, bahkan rumah sakit sekalipun hancur tak tersisa, inilah kejahatan yang mengerikan. Francesca Albanese, seorang pengacara, peneliti, dan penulis hak asasi manusia dan sudah 20 tahun dia berkiprah sebagai pakar HAM untuk PBB, dengan lantang ia menentang genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina khususnya di Jalur Gaza.
Sikapnya terkonfirmasi dalam “Anatomy of a Genocide” pada Juli 2024 dan “Genocide as Colonial Erasure” pada Oktober 2024 lalu. Bahkan, para pakar PBB menuduh Israel telah melakukan genosida dan kekerasan seksual, tuduhan itu disampaikan dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan Israel (Reuters, 2025).
Penilaian itu juga muncul dari tokoh spiritual dunia. Paus Fransiskus menyerukan ada satu investigasi mendalam terkait dengan invasi Israel terhadap Palestina, ia mengatakan beberapa ahli hubungan internasional menilai apa yang sedang terjadi di Gaza punya karakteristik yang sama dengan genosida. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan serangan Israel ke Gaza sebagai genosida, karena menghancurkan segala aspek kehidupan di Gaza, mulai dari komunikasi, blokade bantuan, medis, hingga listrik. Ini merupakan skat kemanusiaan dan penjara terbesar di dunia.
Sangat naif jika konflik itu dikatakan perang. Perang mempunyai batasan dan aturan hukum yang kita kenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang bertujuan untuk membatasi mekanisme, sarana berperang dan memberikan perlindungan kepada rakyat yang tidak terlibat, seperti warga sipil dan personel medis. Hal itu terdapat pada poin-poin Hukum Den Haag, Konvensi Jenawa, dan Protokol Tambahan Konvensi.
