Anggota DPR Ini Dorong Presidential Threshold Ditiadakan
Rabu, 25 Januari 2017 - 13:41 WIB
Sumber :
"Selain itu, penentuan PT berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (2014) juga kurang tepat karena dalam lima tahun terakhir dari 2014 hingga 2019, bisa saja telah terjadi pergeseran pilihan masyarakat dari satu parpol ke parpol lainnya. Karena itulah, ketiadaan PT merupakan keniscayaan bila pileg dan pilpres digelar serentak pada tahun 2019," katanya. (webtorial)
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
VoxPop.co.id
10 Februari 2022
