Bikin Seret Ekonomi, Jokowi Tegur Kepala Daerah Parkirkan Uang di Bank
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VoxPop – Presiden Jokowi kembali menegur para kepala daerah. Hal itu lantaran uang kas daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat untuk kebutuhan banyak hal masih mengendap di bank. Totalnya mencapai Rp226 Triliun.
Kekesalan Presiden tentunya wajar, karena apa yang dilakukan para kepala daerah yang masih saja menyimpan dana atau parkir di bank kembali terulang dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saya harus ngomong apa adanya para Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp226 triliun," ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Jakarta, Rabu 24 November 2021.
Baca juga: Penampakan Uji Kaca Jembatan Gantung di Atas Jurang 80 Meter
Dana transfer ke daerah yang nilai totalnya sebesar Rp642 triliun itu sebetulnya sudah terdistribusi mulai dari Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jokowi pun heran melihat persoalan ini.
Terkadang pemerintah daerah banyak berbicara soal ingin mencari investor, tapi di sisi lain faktanya malah justru malas merealisasikan anggaran.
Ilustrasi tumpukan uang rupiah
- U-Report
“Loh uang kita sendiri tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk? Logikanya tidak kena. (Harusnya) uang kita sendiri dihabiskan realisasikan segera, habis, waduh sudah tidak ada APBD, APBN sudah tidak ada baru mencari investor untuk datang, logika ekonominya seperti itu,” kata Kepala Negara.
“Ini masih Rp 226 triliun, triliun loh gede sekali,” sambung Jokowi.
Jokowi pun meminta seluruh instrumen pemerintahan, baik di kementerian hingga seluruh tingkatan pemerintah daerah meninggalkan ego sektoral mereka masing-masing.
“Semuanya harus memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerahnya, Kabupaten/Kota, Provinsi dan tentun negara kita Indonesia,” ucapnya.
DPR Minta Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji, Singgung Kondisi Keuangan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan wacana kenaikan gaji kepala daerah juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Ia pun meminta wacana itu dikaji
