Eks Menhan Trump Sebut Presidennya Mau Devide et Impera Rakyat Amerika
- twitter.com/realDonaldTrump
VoxPop – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) era Presiden Donald Trump, James Norman Mattis alias Jim Mattis mengkritik tajam Presiden Trump soal kunjungannya ke gereja namun mengerahkan kekuatan penuh aparat hanya untuk menekan demonstran yang sebenarnya berunjuk rasa dengan damai. Diketahui demonstran di AS kini protes atas kematian warga Afro-Amerika George Floyd.
Dikutip dari laman Al Jazeera, sedikitnya sudah 9300 orang yang ditahan di AS dalam aksi berkelanjutan menuntut keadilan atas kematian Floyd di tangan polisi AS belum lama ini. Floyd yang tak bersenjata meninggal saat menjadi tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota akibat diperlakukan secara brutal saat ditangkap.
Sementara Presiden Donald Trump malah berfoto santai dan berjalan-jalan ke gereja di dekat Gedung Putih sementara polisi menghadapi para demonstran dengan sangat keras. Sikap ini dianggap sangat tak bijak dan melukai hati rakyat.
Jim Mattis menilai, Trump juga tak seharusnya mengatakan siap menurunkan militer untuk mengamankan wilayah AS. Hal itu akan membuat konflik tak patut antara militer dan rakyat sipil. Sikap Trump itu dianggap Mattis bak pemecah belah. Diketahui politik dan cara memecah-belah rakyat dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah devide et impera.
"Donald Trump adalah Presiden pertama yang dalam hidup saya ini saya lihat tak berusaha untuk memersatukan rakyat Amerika. Bahkan tidak menunjukkan pura-pura untuk melakukannya sama sekali. Bahkan dia mencoba memecah-belah kita," kata Mattis sebagaimana diberitakan The Atlantic.
"Kita semua adalah bukti atas konsekuensi dari sebuah kepemimpinan yang tak matang sama sekali," lanjut Mattis lagi.
Dia keran itu mengajak rakyat Amerika agar bersatu tanpa Trump dan tetap berusaha menyatukan kekuatan untuk tetap bersatu sebagai rakyat AS.
AS Mulai Kehabisan Rudal Pencegat, Jadi Alasan Trump Batal Serang Iran?
juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan militer AS tetap memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap operasi sesuai keputusan presiden.
