10 Fakta Unik Nauru yang Jarang Diketahui, Tidak Memiliki Tentara?

Salah seorang warga Nauru
Sumber :
  • thexodirectory.com

8. Pemerintah Tidak Memungut Pajak Orang Pribadi

img_title ESDM Blak-blakan soal Alasan Menurunkan Produksi Komoditas Tambang, Ini Biang Keroknya

Ilustrasi Insentif Pajak (Sumber Republika)

Photo :
  • vstory

Untuk pekerjaannya, mayoritas penduduk Nauru sangat bergantung pada tambang fosfat dan karena itu banyak yang kehilangan pekerjaan setelah tambang tersebut ditutup. Bahkan, tingkat penganggurannya melebihi 90 persen dan karena itu pemerintah tidak memungut pajak. Sektor pariwisata bukanlah sebagai pilihan lantaran negara ini hanya menerima kurang dari 200 wisatawan. 

img_title Antisipasi Dampak El Nino ke Berbagai Sektor, Purbaya Siapkan Stimulus di Semester II-2026

9. Nauru Tidak Memiliki Tanah Lapisan Atas

Ilustrasi tanah.

Photo :
  • U-Report
img_title DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

Penambangan fosfat yang dilakukan secara terus menerus sampai menghancurkan pulau lebih dari 90% pulau dan sebagian besar tidak lagi mempunyai lapisan tanah atas. Satu-satunya tempat yang masih subuh adalah pesisir pantai yang ditumbuhi dengan kelapa. 

Pemerintah mengatakan pada tahun 2000 bahwa mereka berencana untuk merehabilitasi seluruh pulau. Walaupun proyek tersebut akan memakan waktu yang lama atau lebih dari dari dua puluh tahun dan akan menelan biaya lebih dari US$300 juta. 

10. Surga Pajak Selama Tahun 90-an

Ilustrasi Pajak

Photo :

Nauru tahun 90-an menjadi surga pajak dan menawarkan paspor untuk orang asing dengan biaya tertentu. Siapa saja bisa membuat rekening bank dengan lisensi negara tersebut hanya dengan US$25 ribu tanpa syarat lain. UU Perbankan yang longgar di negara tersebut memungkinkan orang asing membuat rekening cangkang di Nauru. 

Hal ini akan membuat orang melakukan pencucian uang. Akhirnya Nauru memperkenalkan peraturan anti-penghindaran tahun 2003, yang mengakibatkan dana asing meninggalkan negara tersebut. Label non-kooperatif dicabut pada Oktober 2005. 

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono alias BHS (tengah)

Kebakaran KM Mutiara Sentosa II, Evaluasi Menyeluruh Sistem Keselamatan Pelayaran Dinilai Perlu

Tragedi kebakaran KM Mutiara Sentosa II dinilai harus menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi sistem keselamatan transportasi laut secara menyeluruh.

img_title
VoxPop.co.id
8 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut