Korea Utara Tambah Waktu Wajib Militer di Negaranya, Jadi yang Terlama di Dunia
- The Sun
VoxPop Dunia – Negara diktator "milik" Kim Jong Un, Korea Utara kini tampak selalu siaga untuk menembakkan rudalnya, ke negara-negara yang ia rasa mengancam negaranya.
Selain belum lama ini memamerkan rudal besar milik negaranya, kini Korea Utara telah memperkenalkan wajib militer bagi wanita, meningkatkan waktu layanan untuk semua prajurit selama tiga tahun dalam upaya untuk menghadapi kekurangan tenaga kerja, sumber di sana mengatakan kepada Radio Free Asia.
Perubahan tersebut, yang berlaku mulai April 2023, berarti bahwa laki-laki harus kembali menjalani hukuman selama 10 atau 11 tahun, membalikkan keputusan tahun 2021 yang mempersingkat masa kerja mereka menjadi tujuh atau delapan tahun.
tentara wanita korea utara siap perang
- miliwoman.com
Namun, menurut sumber, wanita dan pria yang wajib militer tak hanya disuruh untuk mengangkat senjata dan mempelajari ilmu taktik perang, namun para prajurit juga akan mengambil sekop dan cangkul untuk membantu petani menanam dan memanen hasil bertani.
"Di bawah peraturan yang direvisi, tentara diakui menyelesaikan dinas militer hanya setelah pergi ke daerah pedesaan dan bekerja di pertanian selama tiga tahun sebelum diberhentikan," kata seorang penduduk provinsi timur laut Hamgyong Utara kepada RFA's Korean Service tanpa ingin menyebut namanya karena alasan keamanan.
Hal ini, membuat waktu wajib militer di Korea Utara jauh lebih lama daripada di negara lain dan menjadi negara dengan waktu wajib militer terlama di dunia. Sebagai contoh, di negara tetangga Korea Selatan, pria harus menjalani hukuman 18 bulan.
Lebih banyak anak muda diharapkan untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menghindari wajib militer, seorang penduduk provinsi utara Ryanggang mengatakan kepada RFA tanpa menyebut nama untuk berbicara dengan bebas.
Ada beberapa cara untuk keluar. Umumnya orang dikecualikan jika memiliki masalah medis yang tidak biasa, masalah keluarga atau dianggap berisiko keamanan karena terkait dengan orang yang melarikan diri dari negara.
Perguruan tinggi adalah jalan keluar lain, tetapi pihak berwenang berusaha menutup celah itu.
“Mereka mengambil langkah-langkah untuk membatasi jumlah orang yang direkomendasikan untuk masuk universitas, kecuali dari mereka yang bersekolah di sekolah menengah berbakat,” kata sumber kedua.
