Gara-gara Netanyahu, Rencana Biden Hidupkan Kembali Otoritas Palestina Gagal Total
- New York Post
VoxPop Militer: Tentara Pertahanan Israel (IDF) di Ramallah, Tepi Barat, Palestina
- Al-Arabiya
Menurut jajak pendapat baru-baru ini dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, 88 persen warga Palestina menginginkan Abbas mengundurkan diri sebagai Presiden PA. Angka ini naik 10 poin dari tiga bulan lalu.
Sementara itu, popularitas Hamas melonjak di Tepi Barat yang diduduki, dari 12 persen menjadi 44 persen.
"Mentalitas penjajahan selalu ada, di mana, 'Kami yang menentukan kepemimpinan anda, kamilah yang pada dasarnya merancang strategi anda untuk hari berikutnya, kami memberi tahu anda cara hidup, kami memberi tahu anda cara bernapas, dan kami memberi tahu anda cara menjalankan negara dan tanah anda,'” ujar Saidam.
Sebagai informasi, PA didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Perjanjian Oslo pertama (1993) antara Tel Aviv dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang sekarang sudah tidak ada lagi.
PA awalnya didirikan sebagai badan pemerintahan sementara untuk meletakkan dasar bagi negara Palestina yang merdeka.
Namun, setelah puluhan tahun dituduh korupsi, skandal kolaborasi, dan catatan hak asasi manusia yang buruk, Otoritas Palestina berada dalam kondisi “inersia total” sebelum Operasi Banjir Al-Aqsa dilakukan pada tanggal 7 Oktober.
Yang semakin memperumit masalah bagi Washington adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menentang Gaza yang dikuasai PA.
“Ekspektasi bahwa Otoritas Palestina akan mendemiliterisasi Gaza hanyalah sebuah mimpi belaka,” kata Netanyahu dalam sebuah opini.
“(PA) tidak menunjukkan kemampuan maupun keinginan untuk mendemiliterisasi Gaza,” tambah perdana menteri.
Dia juga mengklaim bahwa Ramallah saat ini mendanai dan mengagung-agungkan Hamas, serta mendidik anak-anak Palestina untuk berupaya menghancurkan Israel.
“Di masa mendatang, Israel harus tetap mengemban tanggung jawab keamanan utama di Gaza,” pungkas Netanyahu.
Bebaskan Pajak 3 Tahun untuk Proses Konsolidasi BUMN, Purbaya: Biar Prosesnya Smooth!
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bakal membebaskan pungutan pajak untuk mendukung proses konsolidasi perusahaan BUMN yang saat ini tengah dijalankan oleh Danantara
