Berita Terbaru Pajak

Head of Tax BDO di Indonesia, Irwan Kusumanto menilai, PMK No. 44/2026 merupakan sebuah evolusi signifikan dalam administrasi pajak dan sektor perpajakan di Indonesia.

Polri akhirnya buka suara merespons polemik yang berkembang terkait keterlibatan personel Bhabinkamtibmas dalam sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menegaskan Pemprov Jakarta berpotensi kehilangan penerimaan pajak mencapai sekitar Rp2 triliun sepanjang semester I 2026.

Menkeu Purbaya bakal memeriksa kepatuhan dan memburu pajak para Warga Negara Indonesia (WNI) yang tak melaporkan soal penyimpan dana miliknya di luar negeri ke pemerintah

TNI AD juga mengatakan DJP telah memberikan penjelasan bahwa Babinsa bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, hingga penagihan.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto mengatakan, penugasan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam urusan perpajakan, dilakukan untuk penguatan tata kelola internal

Puan mengatakan bahwa pelibatan Babinsa dari TNI maupun Bhabinkamtibmas dari Polri untuk urusan pajak jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan, kewenangan pengawasan kepatuhan wajib pajak sepenuhnya berada di Petugas DJP

Dalam Rapat Laporan Panja dan Pengambilan Keputusan RUU PFII, Purbaya menyampaikan bahwa RUU PFII mencakup pengaturan fasilitas perpajakan guna menarik investasi.

TNI angkat bicara soal SE Dirjen Pajak tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang memuat pelibatan dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan wilayah perpajakan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong agar pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah pajak. Usulan ini untuk mengurangi beban finansial masyarakat.

Daftar dugaan tunggakan pajak Hotman Paris dan istrinya viral di media sosial. Simak rincian yang beredar, kronologi kemunculannya, serta fakta yang diketahui.