Megawati Usul PBB Segera Buat Hukum Internasional soal AI
- Istimewa
Abu Dhabi, VoxPop – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyampaikan harapan soal dunia yang lebih baik. Hal ini disampaikan saat mengikuti rangkaian agenda Zayed Award 2026.
Harapan tersebut disampaikan Megawati, setelah menghadiri diskusi meja bundar Zayed Award for Human Fraternity Roundtable 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis 5 Februari waktu setempat.
Megawati menekankan pentingnya pergerakan kolektif yang lebih masif untuk menjamin masa depan generasi penerus.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri
- Istimewa
Menurutnya, desain masa depan dunia harus mulai dirancang secara serius sejak saat ini.
"Dan saya sangat merasa dan saya mengatakan bahwa seharusnya kita lebih baik, lebih banyak bergerak untuk masa depan anak-anak kita. Sudah mulai harus dirancang dari saat sekarang ini," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri
- Istimewa
Dalam diskusi global tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa salah satu topik yang paling menonjol adalah pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Megawati mengakui manfaat teknologi tersebut, namun ia juga menyuarakan kekhawatiran mendalam jika AI dibiarkan tanpa payung hukum yang melindungi kemanusiaan.
"Bagus, tetapi yang sangat dikhawatirkan kalau tidak ada sebuah perlindungan yang nyata, tentunya artinya itu harus melalui masalah hukum, maka takutnya itu malah bisa menjadi merusak," tegasnya.
Megawati memberikan contoh konkret mengenai bahaya manipulasi digital, di mana teknologi kini mampu merekayasa visual dan suara seseorang (deepfake) dengan sangat mudah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan.
"Sebagai contoh, kan umpamanya siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada sebuah... sekarang gampang sekali artificial kan? Jadi ternyata dipikir ada orang A itu yang berbicara padahal tidak," jelas Megawati.
Merespons potensi ancaman tersebut, Megawati mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bersikap proaktif.
Ia meminta PBB melihat situasi ini secara serius dan segera merumuskan hukum internasional yang dapat mengatur cara kerja AI agar tidak merugikan umat manusia.
"Nah saya mengatakan di dalam diskusi kami itu ya seharusnya, menurut saya, PBB itu sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mesti melihat sikon ini. Dengan demikian tentunya ada perlindungan melalui hukum internasional, di mana yang namanya AI itu tidak bisa bekerja seperti sekarang ini (tanpa regulasi ketat)," paparnya.
