Iran Khawatir AS Malah Perkuat Persenjataan saat Gencatan Senjata
- Wion
VoxPop – Iran menyatakan kekhawatiran jika Amerika Serikat (AS) memanfaatkan periode gencatan senjata untuk memperkuat persenjataannya, kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi, Jumat, 10 April 2026.
"Kami tidak memerlukan gencatan senjata yang memungkinkan musuh untuk kembali mempersenjatai diri dan melakukan agresi lagi," kata diplomat tersebut, seperti dikutip portal informasi Pemerintah Iran.
Dia menegaskan bahwa Teheran mendukung diplomasi dan dialog, tetapi bukan yang justru membuka peluang bagi serangan baru terhadap wilayah Iran. Takht-Ravanchi menambahkan bahwa rencana 10 poin yang diajukan Iran akan menjadi dasar dalam pembicaraan perdamaian.
Menurut dia, tindakan angkatan bersenjata Iran selama konflik telah memaksa AS dan Israel untuk meninjau kembali "visi strategis" mereka terhadap Teheran.
Sebelumnya, Presiden AS Donald pada 7 April 2026, Trump menyatakan telah menyepakati gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran, serta memastikan bahwa Iran juga setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran kemudian menyatakan bahwa Teheran akan memulai pembicaraan dengan AS pada Jumat di Islamabad, Pakistan.
Pada Rabu (8/4), pesawat tempur dan artileri Israel menyerang puluhan permukiman di Lebanon selatan, termasuk di kota utama Tyre. Trump menyatakan bahwa penghentian serangan Israel ke Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan dengan Iran karena faktor kelompok Hizbullah.
Namun demikian, Iran menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati antara AS dan Iran.
Kementerian Luar Negeri Iran juga menyatakan bahwa negosiasi untuk mengakhiri konflik AS-Iran bergantung pada komitmen terhadap kewajiban gencatan senjata di semua garda depan.
AS Mulai Kehabisan Rudal Pencegat, Jadi Alasan Trump Batal Serang Iran?
juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan militer AS tetap memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap operasi sesuai keputusan presiden.
